Alasan Gubernur Kaltim Ajukan Ambil Alih Pengelolaan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berniat mengajukan ambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam I Samarinda.

Saat ini, Jembatan Mahakam I yang menjadi ikon Samarinda, ibu kota Provinsi Kaltim tengan menjadi sorotan pasca kejadian ditabrak tongkang pengangkut kayu pada pertengahan Februari 2025 lalu.

Insiden tongkang menabrak Jembatan Mahakam I bulan Februari lalu adalah kejadian ke-22 kali.

Terbaru, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyampaikan wacana untuk Pemprov Kalimantan Timur mengajukan ambil alih pengelolaan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam ini. 

Baca juga: Dampak Penutupan Jalur Pelayaran di Bawah Jembatan Mahakam, DPD GPEI Kaltim Singgung Kemungkinan PHK

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyebut berbicara mengenai Jembatan Mahakam I bukan hanya soal masalah alur pelayaran, tetapi juga keselamatan masyarakat.

"Kita lebih utamakan keselamatan. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Rudy Mas'ud.

Ia mengambil contoh, Jembatan Kutai Kartanegara runtuh pada 26 November 2011 tanpa disenggol apapun. 

Sementara Jembatan Mahakam I yang menjadi alur pelayaran dan dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda dan Pelindo sudah dua puluh kali lebih tertabrak tongkang dengan muatan ribuan ton.

Terlebih dalam insiden ke 22 kali yang terjadi pada Minggu (16/2/2025) lalu, fender atau pelindung tiang Jembatan Mahakam telah hancur namun masih digunakan sebagai alur pelayaran.

"Kalau ini disenggol lagi bahaya. Jembatan kita usianya hampir 40 tahun. Kalau tidak ada fendernya, kalau runtuh siapa yang mau bertanggung jawab?

Kita harus atur ulang kembali tata kelola penggolongan Jembatan Mahakam," tegasnya.

Begitupun Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji meyakinkan Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim memiliki kemampuan mengelola retribusi dari alur pelayaran Sungai Mahakam apabila KSOP Samarinda dan Pelindo tidak mampu menjamin keamanan Jembatan Mahakam.

"Biar lebih aman. Juga banyak sekali retribusi alur pelayarannya itu. Setiap kapal yang melintas bayar Rp 5 juta. Kalikan berapa ratus kapal sehari dan ribuan dalam satu tahun," bebernya.

Namun ia menekankan pengalihan pengelolaan akan membutuhkan tahapan yang panjang.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mahakam Rp35 Miliar, Khawatir PHK Buruh Tolak Penutupan Alur Sungai 

"Kita akan sampaikan ke Menteri Perhubungan agar (pengelolaan alur pelayaran di Jembatan Mahakam) bisa diambil alih daerah unuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim," pungkasnya.