Bentrok Pendukung Paslon di Pilkada Puncak Jaya Papua, 12 Orang Meninggal dan 658 Terluka

TRIBUNKALTIM.CO - Bentrok pendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya, Papua: 12 orang meninggal dunia dan 658 terluka.

Selain itu, ratusan bangunan juga terbakar.

Pilkada tak berlangsung damai di Kabupaten Puncak Jaya.

Bentrokan antarpendukung calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya makan korban.

Baca juga: 6 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024 pada 5 dan 9 April 2025, Ada Kota Sabang Aceh hingga Banggai Sulteng

Sebanyak 12 korban meninggal, ratusan luka-luka dan sejumlah bangunan terbakar akibat aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah.

Peristiwa bentrokan ini terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menyampaikan bahwa bentrokan terjadi antara massa pendukung Paslon 01 dan Paslon 02.

“Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” ungkap Brigjen Faizal dalam keterangan tertulisnya.

Selain korban tewas, jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. 

Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02.

Kerugian material juga tercatat cukup besar.

Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme.

Brigjen Faizal juga menegaskan bahwa sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada. 

“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas.

Baca juga: Komisi X DPR RI Kecam KKB Serang Guru dan Nakes di Yahukimo Papua Pegunungan: Itu Pelanggaran HAM