Walikota Samarinda Andi Harun tak Tegesa-gesa di Kasus Dugaan Kendaraan Rusak Usai Isi BBM Pertamina

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun tidak akan tergesa-gesa terhadap sikap kasus dugaan mesin kendaraan rusak usai isi BBM Pertamina di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Andi Harun kepada TribunKaltim.co pada Selasa (8/4//2025) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Walikota Andi Harun menjelaskan, dirinya memilih sikap hati-hati dan tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, apalagi ikut memperkeruh suasana yang sudah gaduh.

Walikota Andi Harun mengaku belum turun langsung menangani kasus tersebut karena menilai situasinya masih penuh ketidakpastian.

Baca juga: BBM Area Kaltim Layak Pakai, Pertamina Pertanyakan Standar Produk di Luar SPBU

Ia menyayangkan sejumlah pihak yang justru terlalu cepat menyampaikan kesimpulan, bahkan cenderung menyalin pernyataan resmi dari pihak Pertamina yang menyebut BBM tidak bermasalah.

“Saya pelajari semua pihak yang turun, termasuk masyarakat, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Saya tidak ingin menambah kekeruhan, turun tapi tidak memberi kepastian,” tegas Andi Harun. 

Ia mengingatkan bahwa pernyataan seperti ‘BBM tidak bermasalah’ seharusnya tidak dilontarkan sembarangan, apalagi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas di bidang tersebut.

“Kita harus menahan diri untuk membuat kesimpulan seperti itu, karena kita bukan ahlinya. Apalagi kalau melihat fakta di lapangan dimana bengkel-bengkel penuh dengan kendaraan rusak, dan teknisinya menyebut filter BBM kotor dan bermasalah,” ujarnya.

Walikota Andi Harun pun mempertanyakan hasil uji yang dilakukan terhadap tangki SPBU yang menyatakan tidak ada pencampuran.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa di Samarinda Kaltim Demo Kantor Pertamina, Protes Masalah BBM

Sebab di sisi lain, ada kenyataan bahwa puluhan kendaraan mengalami kerusakan dengan pola serupa.

“Kok, ada fakta pada hampir semua bengkel begitu banyak bengkel kendaraan ada yang mogok, brebet, dan bermasalah, dan sekarang semakin terbuka,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Samarinda ini juga menjelaskan bahwa istilah oplosan tidak selalu berarti pencampuran BBM dengan air. 

Menurutnya, bisa saja terjadi pencampuran antar jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax yang memiliki kadar oktan berbeda meski tak selalu terdeteksi secara kasat mata, efeknya bisa terasa di mesin kendaraan.

Kalau harga Pertamax Rp12 ribu dan Pertalite Rp10 ribu, ada selisih. Kalau dikalikan jutaan liter, itu jadi insentif tersendiri bagi oknum. 

"Jadi bisa saja oplosan antar BBM ini yang menyebabkan efek brebet atau penurunan performa mesin,” tuturnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa kesimpulan apa pun sebaiknya diambil berdasarkan uji laboratorium resmi dan independen.

Pemerintah, menurutnya, wajib bersikap netral dan tidak seolah membela pengusaha lebih dari masyarakat.

Baca juga: Disperindag Sidak SPBU Sangatta di Kutai Timur Kaltim, tak Temukan BBM Bercampur Air

“Kepala daerah tidak boleh asal menyimpulkan. Yang paling bijak adalah ambil sampel dari SPBU, dari kendaraan yang rusak di bengkel, juga dari pom mini. Lalu uji di laboratorium yang kredibel. Setelah ada hasil, baru kita umumkan secara obyektif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.

Namun ia tidak ingin asal turun ke lapangan hanya untuk pencitraan atau tanpa arah yang jelas.

“Saya kira yang turun sudah cukup banyak. Tapi belum ada satu pun yang bisa melegakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh asal-asalan. Kami juga akan ambil sampel, tapi tidak perlu ramai-ramai. Kami ingin nilai objektivitasnya tinggi,” ungkapnya.

Walikota Samarinda, Andi Harun juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai penengah, bukan bagian dari kegaduhan.

“Pemerintah tidak boleh terkesan membela pengusaha. Kalau pengusaha salah, kita harus berani katakan kalau pengusaha salah dan kita harus bilang masyarakat benar karena peristiwa ini anomali,” pungkas Andi Harun. (*)