Berita Kubar Terkini

Dermaga Tering di Kutai Barat Kaltim tak Berdampak Efisiensi Anggaran, DPRD Singgung Refocusing

Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada program revitalisasi pelabuhan di Samarinda, Kalimantan Timur

Penulis: Ilo | Editor: Budi Susilo
YouTube @hiburansaja
EFISENSI ANGGARAN - Ilustrasi Dermaga Tering di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada program revitalisasi pelabuhan di Samarinda akan tetapi di Kutai Barat tetap berjalan, tidak berpengaruh. (YouTube @hiburansaja) 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, Abdulloh mengatakan bahwa refocusing sendiri tidak menyentuh pembangunan yang bersifat urgent. 

Banyak diantaranya dipangkas hanya seputar perjalanan dinas, alat tulis kantor, sampai kegiatan internal lain.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkot Samarinda Optimalkan Penggunaan Ruang Rapat

“Semua sesuai dengan skala prioritas,” sebutnya.

Efisiensi anggaran, menurut politikus Golkar ini, membuat semua rancangan fiskal perlu disusun ulang.

Ia pun menekankan kepada semua instansi agar program yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak dihapuskan.

Abdulloh juga menyampaikan bahwa efisiensi dan refocusing anggaran ini menyentuh hampir ke semua instansi.

“Jadi, kami menegaskan efisiensi yang akhirnya harus me-refocusing anggaran jangan sampai menyentuh program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

“Masih ada peluang berubah di (APBD) perubahan nanti. Pergeseran dan penyesuaian ini hampir menyasar ke semua instansi yang ada,” sambungnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR-Pera Kaltim Pastikan Pemantapan Jalan dan Program 1.000 RLH Berlanjut

Ia juga mengatakan, semua perangkat daerah perlu menyusun ulang rencana keuangannya dengan kemampuan APBD selepas penyesuaian.

Selain itu, jugaa memastikan angka hasil refocusing bisa lebih menyasar ke hal yang lebih mendesak atau merealisasikan GratisPol-JosPol yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud dan Seno Aji.

“Terlebih gubernur dan wakil gubernur tentu harus bisa jalan di 2025 ini. Komisi III ingin memastikan ada tidaknya penambahan pembiayaan infrastruktur daerah dari refocusing itu,” ujarnya.

(TribunKaltim.co/Moh Fairus)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved