Andi Harun Minta Dukungan Kejaksaan Negeri, Polresta Samarinda dan BIN Agar SPMB Bebas dari KKN

Ia juga menyebut adanya dua jalur afirmasi, seperti untuk kelompok disabilitas dan jalur KKSB (Kartu Keluarga Sejahtera Berbasis).

Untuk menjamin sistem ini bersih dan akuntabel, Andi Harun mengungkapkan akan segera mengeluarkan keputusan resmi tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB.

Ia bahkan telah meminta dukungan dari Kejaksaan Negeri, Polresta Samarinda, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saya sudah meminta kepada Kajari, Kapolresta, termasuk BIN untuk bisa masuk ke sekolah membantu agar tidak terjadi KKN. Kami akan bikin tim nanti, ketuanya Kepala Inspektorat. Di dalamnya ada Bareskrim Polri, Kejaksaan, dan teman-teman yang lain untuk memonitor pelaksanaan SPMB,” bebernya.

Ia menambahkan, langkah mitigasi korupsi tidak hanya ditujukan ke internal sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, penilik, dan pengawas, tapi juga melibatkan peran aktif masyarakat.

“Karena ini harus dua lini, harus bekerja sama. Orang tua siswa, masyarakatnya tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam rangka SPMB,” tegasnya.

Bahkan, ia mempersilakan masyarakat untuk merekam dan melaporkan jika menemukan praktik pungli. 

“Kalau ada sekolah atau pihak di dalamnya yang meminta, sampaikan saja. Kalau perlu rekam video, siapa namanya, di mana, boleh lapor ke Walikota atau langsung ke Polresta, boleh juga ke Kejaksaan,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, semangat dari regulasi baru ini adalah mewujudkan sistem penerimaan siswa yang transparan, bebas KKN, dan anti-diskriminasi bagi semua kelompok masyarakat.

“Mudah-mudahan kita bisa jadi contoh. Kita juga masih ada kekurangan, tapi ungkapan bijak mengatakan ‘kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya’. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, kita mulai evaluasi diri dan melangkah lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda melalui Kabid Pembinaan SMP, Wahiduddin, menyatakan bahwa secara substansi SPMB memang tidak jauh berbeda dari PPDB, namun pendekatannya lebih inklusif dan merata.

“Ada beberapa pendekatan yang diubah agar semua anak mendapatkan hak belajar. Jadi berdasarkan domisili, aspek prestasi, semua diberi fasilitas. Terutama afirmasi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, juga kita beri porsi lebih besar,” jelas Wahiduddin.

Ia juga menambahkan bahwa jalur afirmasi makin diperkuat meskipun angka kemiskinan menurun, karena pemerintah ingin memperluas akses pendidikan. Hal itu turut didukung dengan dibukanya akses Sekolah Rakyat pada tahun ini.

“Sekolah Rakyat itu baru dibuka akses untuk SMP dan SMA, masih terbatas. Itu sifatnya boarding, kita akan kerja sama dengan pihak yang memiliki asrama. Salah satunya yang sedang kita bidik adalah SMA Plus Melati,” sebutnya.

Seperti tahun sebelumnya, Wahiduddin memastikan bahwa masyarakat tetap bisa menyampaikan pengaduan atau laporan melalui laman resmi SPMB Samarinda. 

“Seperti tahun lalu, langsung menggunakan web SPMB Samarinda,” tutupnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul SPMB Resmi Gantikan PPDB, Berikut Sistem Baru Penerimaan Siswa 2025 yang Lebih Adil dan Transparan,