Gaya Kepemimpinan Pramono Anung dan Dedi Mulyadi Dibandingkan, 2 Kebijakan yang Bertolak Belakang

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Sementara itu, Dedi Mulyadi sudah memulai pendidikan siswa bermasalah ke barak TNI ini pada awal Mei 2025.

Ada tiga kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini yaitu siswa yang sulit dibina, siswa yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta siswa yang terlibat tindakan kriminal.

Bahkan siswa yang kecanduan game mobile legend juga bisa dimasukan dalam barak militer ala Dedi Mulyadi ini.

“Tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian bangunnya sore,” ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025) lalu.

2. Pemutihan Pajak

Sebelumnya, Pramono Anung juga menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

“Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

Melihat fenomena ini, Pramono Anung mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

Pasalnya orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

“Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

“Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Kata Pengamat Soal Program Pembinaan Militer Dedi Mulyadi: Berisiko Bagi Psikologis Anak

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.