PBNU Beri Respons Syarat Vasektomi untuk Penerima Bansos: 'Menyedihkan, Orang Miskin Dimandulkan'

TRIBUNKALTIM.CO - PBNU beri respons soal vasektomi jadi syarat untuk dapatkan bansos: 'Menyedihkan, orang miskin dimandulkan'.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga mengatakan vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam.

Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur, menyoroti soal usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang vasektomi.

Dedi Mulyadi diketahui mengusulkan agar syarat penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah harus vasektomi.

Terkait hal itu, Gus Fahrur meminta pemerintah mengkaji usulan tersebut.

Baca juga: Daftar Kritik soal Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Bansos, Respons Gubernur Jabar

Pasalnya, kata Fahrur, akan sangat menyedihkan apabila melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi harus dipaksa vasektomi hanya karena bansos. 

Menurutnya, hal itu sangatlah tidak adil dan tidak manusiawi.

Gus Fahrur menuturkan, penerapan vasektomi perlu mengutamakan aspek keagamaan, bukan hanya sekadar menjadi syarat bansos. 

"Itu sangat menyedihkan bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara nalar," ujar Gus Fahrur, Sabtu (3/5/2025), dilansir Tribun Banten.

Sejumlah ulama juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam. 

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Usia MUI Haramkan Vasektomi, Gubernur Jabar: Banyak Alternatif KB Laki-laki

Selain PBNU, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tegas menolak.

Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK-MUI) Dr dr Bayu Wahyudi SpOG, tidak menyarankan pria melakukan vasektomi untuk mencegah kehamilan. 

Menurutnya, untuk saat ini, kesuksesan rekanalisasi (penyambungan kembali) pasca vasektomi masih rendah.

Sehingga, dikhawatirkan jika sudah melakukan vasektomi, pria tidak bisa punya anak secara permanen.

"Sehingga kita lihat dalam agama Islam ini sebaiknya dicegah (vasektomi) karena ada pilihan lain."

Baca juga: Kontroversi Usulan Dedi Mulyadi, Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Itu Sangat Menyedihkan

"Dalam fatwa MUI diharamkan atau tidak boleh. Ini sebaiknya dilakukan upaya-upaya metode kontrasepsi lain," jelas dr Bayu.

Bayu menegaskan bahwa vasektomi sebaiknya dihindari dan memilih metode kontrasepsi lain.

Sebab, metode vasektomi merusak organ-organ tubuh, sehingga dilarang dalam Islam.

Bayu menerangkan Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa terkait vasektomi sejak 1979 yang menyatakan vasektomi hukumnya haram. 

Respons Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi menjelaskan usulannya ini nantinya bukan untuk kebijakan dari Pemerintah Provinsi, melainkan bagian dari program nasional yang dikelola Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos, MUI: Islam Larang Pemandulan Permanen

“Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Purwakarta, Jabar, Sabtu (3/5/2025), dilansir Tribun Jabar.

Berdasarkan temuannya selama menjadi anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menilai masyarakat kelas menengah ke bawah selalu terbebani soal ekonomi.

Realita di lapangan, banyak masyarakat miskin yang datang kepadanya dan mengeluh soal beratnya beban ekonomi karena terlalu banyak anak. 

Beberapa di antaranya bahkan sampai menangis karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit atau memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

“Saya sering melihat sendiri, ada orang tua yang tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis,” ungkap Dedi Mulyadi.

KB dengan vasektomi ini, kata Dedi Mulyadi, justru mengurangi beban perempuan dan menekankan tanggung jawab pada laki-laki.

“Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,” tutur Dedi Mulyadi menohok.

Dedi Mulyadi pun turut menanggapi fatwa vasektomi haram.

Menurutnya, fatwa tersebut tidak mutlak, sebab memberi pengecualian untuk alasan kesehatan.

“Vasektomi bisa dibuka kembali melalui rekanalisasi kalau suatu saat dia ingin punya anak lagi,” jelas Dedi Mulyadi.

Perihal kekhawatiran publik, Dedi Mulyadi meminta agar masyarakat tidak salah kaprah mempercayai vasektomi membuat pria kehilangan kelaki-lakiannya.

Menurutnya, anggapan itu adalah keliru.

“Itu hoaks. Pemerintah pusat harus gencar sosialisasi biar masyarakat paham,” ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menuturkan, program KB berbasis kesadaran dan bukan paksaan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PBNU soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Menyedihkan, Orang Miskin Dimandulkan,