Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Sebagai Gubernur yang Langgar Hak-Hak Anak, Ini Respons KDM

TRIBUNKALTIM.CO - Dedi Mulyadi beri respons dilaporkan ke komnas HAM sebagai Gubernur yang langgar hak-hak anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa ia berterima kasih usai diisukan akan dilaporkan ke Komnas HAM.

Sosok yang sering disebut sebagai ayah aing ini memberikan tanggapan soal kabar dirinya dilaporkan ke Komnas HAM.

Dedi Mulyadi berterima kasih atas kritik, saran, bahkan pelaporan tersebut.

Menurutnya, hal itu adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi demi masa depan anak-anak di Jawa Barat.

Baca juga: Hitung-hitungan Dedi Mulyadi soal Warga Kaltim Bisa Dapat Rp 5 juta per Rumah, Beda dengan Jabar

"Terima kasih ya bagi semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus."

"Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik," kata Dedi Mulyadi dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (10/5/2025).

Ia menilai, pelaporan ini merupakan bagian dari perhatian khusus semua pihak terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," lanjut Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, ia pun mengajak semua pihak untuk ikut bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca juga: Jika Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Sebut Bisa Beri Gaji Rp 10 Juta per KK, Kalau di Jabar Tak Bisa

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan (soal masalah anak-anak berperilaku khusus ini)," ujar Dedi Mulyadi.

Apalagi, lanjut Dedi Mulyadi, saat ini banyak anak yang didaftarkan orang tuanya untuk menjalani pendidikan di barak militer.

Antusiasme ini terlihat saat banyaknya orang tua mengantre menunggu giliran pemanggilan.

Kendati demikian, lanjut Dedi Mulyadi, jika ada orang tua yang keberatan soal kegiatan ini, maka pihaknya tak memaksakan.

Pasalnya, jika keluarga masih bisa mengatasi masalah tersebut, maka tugas gubernur juga akan semakin ringan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah akan Buat Kebijakan Vasektomi jadi Syarat Bansos, Singgung Soal KB dan Pengaman

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki."

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," jelas Dedi Mulyadi.

Dengan tangan terbuka, Dedi Mulyadi menyatakan akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut. 

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," tegas Dedi Mulyadi.

Pergub Disiapkan

Menindaklanjuti program ini, Dedi Mulyadi menyebut akan membuat peraturan gubernur (Pergub) untuk memperkuat aturan soal pengiriman siswa nakal ke barak militer.

Baca juga: Siswa Nakal Dikirim ke Barak Program Dedi Mulyadi akan Jadi Program Nasional, Pengamat Beri Dukungan

Sebelumnya, surat edaran sudah diterbitkan dan disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

“Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada,” ujar Dedi Mulyadi Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, kepala daerah tidak bisa tinggal diam terhadap maraknya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar.

Dedi Mulyadi pun berharap program ini bisa diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

“Ya konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kami punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki,” kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Curhat Gubernur Kaltim Rudy Masud soal Jalan Aspal di Daerahnya, Dedi Mulyadi Respons Begini

Kendati demikian, Dedi Mulyadi membantah jika pergub ini disebut sebagai bentuk ancaman.

“Kami bukan mengancam ya. Kami, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan."

“Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Setelah ini (program) akan kami kuatkan dengan Pergub,” ujar Dedi Mulyadi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi Siap Hadapi Risiko Demi Masa Depan Jawa Barat, 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.