Pemprov Kaltim  Dukung Program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjamin para tenaga kerja, termasuk mereka  yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) H Seno Aji.

Wagub Kaltim H Seno Aji saat menerima Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Budi Wahyudi menjelaskan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Samarinda untuk tingkat provinsi masih memerlukan dukungan jamin sosial bagi para pekerja yang belum mendapatkan jaminan tersebut.

Baca juga: Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-25 LPADKT, Gubernur Harum: Damai Itu Indah

“Karena jaminan sosial ini sangat dibutuhkan masyarakat, insyallah permohonan yang disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan kami segera tindak lanjuti.

Terutama kepada masing-masing OPD yang berhubungan dengan pelaksanaan tersebut,” kata Wagub Seno Aji usai menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Budi Wahyudi didampingi Kepala Bidang Kepesertaan Samarinda Zeki Fatrianto, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (14//5/2025).

Menurut Wagub Seno, memang ada sejumlah kabupaten dan kota yang masyarakatnya belum terakomodasi BPJS Ketenagakerjaan, meski mereka sudah bekerja. Untuk itu, Pemprov Kaltim tetap berupaya maksimal mendukung program jaminan sosial ini melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, Wagub Seno, meminta masing-masing OPD untuk berkolaborasi menangani kondisi tersebut, sehingga semua bisa tertangani dengan baik. Harapannya, Kaltim mampu mencapai 100 persen yang menerima jaminan ketenagakerjaan ini.

“Di sektor perdesaan dan pendidikan juga perlu menjadi perhatian kita bersama agar jaminan sosial kepada mereka dapat terakomodir. Artinya, ketika mereka bekerja merasa terjamin kesejahteraan keluarganya,” jelas Wagub Seno.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Budi Wahyudi menjelaskan kunjungan mereka dalam rangka silaturahmi dan laporan data penduduk yang menerima jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Berdasarkan data yang dihimpun sesuai nama dan tempat tinggal, maka baru Kota Bontang dan Kutai Timur yang jaminan sosialnya mencapai kurang lebih 100 persen.

“Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi yang dibangun Pemprov Kaltim melalui OPD masing-masing bersama kabupaten dan kota dapat mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Benua Etam, terutama yang aktif bekerja,” jelasnya. (jay/sul/ky/adv)