Penurunan Stunting di Kaltim Belum Signifikan, BKKBN Dorong Kolaborasi dan Intervensi Tepat Sasaran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif meski belum signifikan.

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kaltim mengalami penurunan 0.7 persen, yakni dari 22,09 persen menjadi 22,02 persen.

Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 14 persen.

Demikian yang disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Nurizky Permanajati usai Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Wagub Seno Aji Optimistis Stunting di Kaltim Bisa Ditekan Secara Signifikan Tahun Depan

Menurut Nurizky, tantangan terbesar dalam menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur terletak pada kondisi geografis wilayah yang luas dan banyaknya desa tertinggal, termasuk daerah-daerah pedalaman serta perbatasan yang belum sepenuhnya terjangkau program intervensi.

Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi.

"Kalau kita sudah bergerak bersama insya Allah bisa diturunkan," ungkapnya

Terkait jenis intervensi, Nurizky menjelaskan bahwa secara teori sudah diketahui bahwa penanganan stunting mencakup dua jenis pendekatan, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. 

Intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi memang penting, namun intervensi sensitif justru memiliki dampak lebih besar dalam mencegah stunting.

"Akses air bersih, punya nggak dia, kemudian punya jamban nggak dia, minumnya gimana?,"jelasnya.

Baca juga: Pemdes Liang Ulu Kukar Fokus Tangani Stunting dan Dorong Realisasi Infrastruktur Jalan

Ia menyebutkan bahwa ada empat penyebab utama tingginya angka stunting di Indonesia.

Keempat penyebab tersebut meliputi kurangnya pemahaman terkait pola pengasuhan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, minimnya ketersediaan makanan bergizi, serta sulitnya akses terhadap air bersih.

Sebagai upaya konkret, BKKBN melalui Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendataan keluarga secara menyeluruh untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko stunting.

Data ini dikumpulkan dengan sangat detail, mencakup nama dan alamat, serta diperbarui secara berkala.

"Kita melakukan verifikasi dan validasi setiap tahunnya. Karena namanya tadi penduduk, pergeserannya sangat cepat dinamikanya. Hari ini ada, besok tiba-tiba sudah pindah," jelas Nurizky.

Data tersebut kemudian diberikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan intervensi langsung.

Sementara BKKBN di daerah hanya berperan sebagai pendukung karena merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. 

Baca juga: Dinkes Berau Evaluasi Tim Gizi dan Kesehatan Ibu Anak demi Percepat Penurunan Stunting

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN memang ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting hingga tahun 2024.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Di Kalimantan Timur, jumlah tim yang telah dibentuk mencapai 5.151 tim.

"Di Kaltim ini punya tim pendamping keluarga itu dari bidan, kader PKK, kader KB itu ada 5.151 tim," ujarnya.

Dengan setiap tim beranggotakan tiga orang, maka ada lebih dari 15 ribu tenaga pendamping yang turun langsung mendampingi keluarga berisiko.

Namun, efektivitas tim ini masih menghadapi kendala, terutama dari segi keterjangkauan wilayah yang sulit dijangkau secara rutin.

Meski demikian, Nurizky tetap optimis bahwa penurunan prevalensi stunting bisa lebih signifikan pada tahun ini dengan dukungan pemerintahan baru serta penguatan komitmen dan pembiayaan dari seluruh pihak.

"Mudah-mudahan di tahun ini dengan pemerintahan yang baru, komitmen dari seluruh pihak, pembiayaan juga, termasuk tim pendamping keluarga mungkin mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Jadi intervensi yang diberikan itu harus tepat sasaran," tutupnya.(*)