GratisPol Bukan Sekadar Beasiswa, Wagub Kaltim Seno Aji: Ini Pendidikan Gratis tanpa Diskriminasi

“Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia punya APK kuliah 43 persen, bahkan Singapura mencapai 91 persen,” kata Hetifah.

Angka ini menunjukkan masih sangat kecilnya proporsi anak usia sekolah 19-23 tahun yang melanjutkan kuliah di Kalimantan Timur.

Data yang dipaparkan Hetifah menunjukkan penurunan drastis jumlah siswa dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Dari 419 ribu siswa SD, hanya 161.874 yang melanjutkan ke SMP, kemudian berkurang menjadi 82.000 di SMA, dan selanjutnya hanya sekitar 20 persen dari usia sekolah yang kuliah.

Hetifah menegaskan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi ini harus ditingkatkan secara signifikan jika Kalimantan Timur ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) pada tahun 2036.

“Target nasional menuntut angka kuliah mencapai 60 persen,” ujarnya.

Upaya peningkatan tersebut, lanjut Hetifah, sudah mulai tampak dari langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy dan Seno, responsif terhadap visi nasional pendidikan yang digaungkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Menurut Hetifah, program ini bukan hanya soal beasiswa, tetapi juga bagaimana membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), di mana sekolah-sekolah masih kekurangan fasilitas dasar.

Ia meyakini program ini akan berjalan bertahap dan tidak mungkin langsung memenuhi semua keinginan dalam satu hari.

“Saya yakin program ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami di pusat. Saya berjanji akan memastikan segala hal baik dari Kalimantan Timur untuk Indonesia,” tegas Hetifah dengan semangat.

Lebih jauh, Hetifah menyebutkan alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Timur tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 17 triliun, dan diperkirakan akan bertambah di tahun-tahun berikutnya.

 Meski begitu, Hetifah mengakui masih ada keraguan dari beberapa pihak di pusat terkait kemampuan Kalimantan Timur mewujudkan program pendidikan tinggi gratis secara penuh.

Termasuk dari Menteri Bappenas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, ia optimis dengan dukungan penuh semua pihak, tantangan ini bisa diatasi.