Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Kemudian ada diskon tiket pesawat yang sebelumnya pernah dilakukan pada saat Lebaran yang lalu.

"Maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6 persen. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun," ungkap Sri Mulyani.

Anggaran untuk diskon tiket pesawat ini adalah sebesar Rp 0,43 triliun rupiah.

Lalu ada diskon untuk moda angkutan laut yang mana tiket kapal laut didiskon sebesar 50 persen Sri Mulyani bilang, anggaran untuk diskon tiket angkutan laut ini sebesar Rp 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli 2025.

"Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan (menyasar) 0,5 juta penumpang, kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli (2025)," kata Sri Mulyani.

"Dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi dan tiket angkutan laut adalah Rp 0,94 triliun rupiah," lanjutnya.

Kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen.

Sri Mulyani menyatakan diskon berlaku untuk bulan Juni dan Juli 2025 dan diperkirakan bisa menyasar 110 juta pengendara yang menggunakan jalan tol.

"Untuk ini (diskon jalan tol) akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," ungkap Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah akan memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat kelompok paling rentan dan miskin. Sri Mulyani mengungkapkan, penebalan bansos akan diberikan dalam bentuk tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada penerima sasaran.

Adapun kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat.

"Selain diberikan Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kilogram beras, bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kilogram beras," tutur Sri Mulyani.

"Dalam hal ini total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp 11,93 triliun. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp 200 ribu per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian," paparnya.

Keempat, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi kabupaten dan kota.

 Untuk BSU ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan bantuan Rp 300 ribu per bulan.

"Diberikan untuk bulan Juni dan Juli jadi dua bulan Rp 600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini," kata Sri Mulyani.

"Selain itu, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565 ribu guru honorer, (terdiri dari) 188 ribu guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277 ribu guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan yaitu Rp 600 ribu," paparnya.

Adapun selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan yang keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan enam industri padat karya.

Utamanya agar para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja (JKK) dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen saja.

"Ini tentu anggaranya berasal dari non-APBN," tutur Sri Mulyani. 

"Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun rupiah,"  lanjutnya.

Baca juga: 5 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah, Ada Diskon Tarif Tol dan Subsidi Upah, Tidak Ada Diskon Listrik

Kelima, pemerintah memberikan diskon iuran JKK terutama pada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta.

Sri Mulyani bilang, lima paket stimulus yang diberikan pemerintah memiliki nilai total Rp 24,44 triliun.

Terdiri dari Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha.

"Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah, kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ungkap Sri Mulyani.

"Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan
bisa turun lebih cepat," tambah bendahara negara itu. (Tribun Network/bel/wly/kps)