Beda Respons PDIP dan Golkar Soal Pemakzulan Gibran Usai Forum Purnawirawan TNI Surati DPR

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah respons berbeda yang diberikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR RI.

Seperti diketahui, surat usulan pemakzulan Gibran tersebut tengah diteruskan kepada pimpinan DPR.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Jendral (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekjen DPR RI.

“Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ungkap Indra, Selasa (3/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Adapun surat ini berisi aspirasi agar DPR segera melakukan proses atas tuntutan pemakzulan Gibran.

Baca juga: Fachrul Razi Kini Getol Suarakan Pemakzulan Gibran, Dulu Menteri Agama di Era Jokowi, Ini Sosoknya

Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian petikan surat yang dikutip Tribunnews.com, Selasa (3/6/2025).

Pada bagian akhir surat tersebut, tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI. Yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR dan DPD,” jelas Bimo, Selasa (3/6/2025).

Dirinya menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR agar segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.

Hal ini lantas memicu beberapa pendapat dari kalangan politisi, tak terkecuali dari pihak PDIP dan Golkar yang masing-masing memberikan pandangan berbeda.

Beda Respons PDIP dan Golkar

Bagi Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP, surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan bentuk perhatian dari senior sebangsa yang sebelumnya telah lama mengabdi untuk negara.

"Surat dari Forum Purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Andreas, Selasa (3/6/2025).

Ia menjelaskan, surat tersebut akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.

Baca juga: Usulan Pemakzulan Gibran sebagai Wapres dari Forum Purnawirawan TNI sudah Diteruskan ke Pimpinan DPR

Jika rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai Pasal 7A UUD 1945 dapat dimulai. 

"Karena setelahnya, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak," jelasnya.

Tetapi, jika pada tahap awal rapat paripurna tersebut tidak disetujui, maka pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. 

"Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 (anggota DPR), maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan," sambung Andreas.

Berbeda dengan Andres, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai bahwa Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan.

"Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan," kata Sarmuji, Selasa (4/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Pandangan ini ditegaskannya sebagai respons atas Forum Purnawirawan TNI yang menyurati DPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.

Namun, ungkapnya, Fraksi Golkar tetap menerima surat itu dan akan mempelajarinya. 

Baca juga: Isi Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirim Purnawirawan TNI ke DPR, Singgung Fufufafa dan Putusan MK

"Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "PDIP Apresiasi Purnawirawan TNI yang Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR: Bentuk Perhatian Senior"

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Golkar: Gibran Tak Lakukan Hal yang Bisa Menjadi Alasan Pemakzulan"

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram