Aliansi Mahasiswa Untuk Kalimantan Timur Sejahtera Dukung Polda Tuntaskan Kasus Muara Kate Paser

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali digeruduk puluhan massa pada Rabu, (11/6/2025) sore ini. 

Kali ini puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera, datang menyampaikan orasi depan Gerbang utama Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan.

Puluhan massa aksi ini yang dikomandoin Kholis, selaku korlap berdiri dan membentang spanduk tuntutan kemudian melakukan orasi depan pintu gerbang yang sudah ditutup rapat oleh pihak aparat keamanan. 

"Hari ini turun di depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dengan membawa beberapa tuntutan," ujarnya. 

Baca juga: Respon Pemprov Kaltim soal Tambang Ilegal saat Demo 100 Hari Kerja di Kantor Gubernur

Dalam spanduk yang terbentang didepan Gubernur Kaltim, terlihat ada sejumlah poin tuntutan yang dibawa oleh masa aksi diantaranya:

1. Meminta Pemprov Kaltim untuk merangkul semua elemen pemuda dan mahasiswa serta masyarakat untuk secara bersama mensukseskan program Gratispol dan Jospol.

2. Memberikan dukungan penuh dan penilaian "A" atas kinerja 100 hari pasangan RUDY- SENO yang telah berhasil memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan secara bertahap sesuai dengan target khususnya Gratispol dan Jospol.

3. Mendukung penuh Polda Kalimantan Timur untuk terus mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme, khususnya dalam penyelesaian kasus Muara Kate.

4. Mendesak Pemprov untuk evaluasi kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di sekitar Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penegakan hukum dan perbaikan lingkungan secara menyeluruh, guna mengatasi persoalan banjir dan kelangkaan sumber daya energi dan mineral yang terus terjadi serta merugikan masyarakat Kaltim.

5. Meminta kepada semua komponen mahasiswa dan pemuda serta masyarakat luas agar memberikan penilaian program 100 hari Gubernur/Wakil Gubernur dengan narasi berdasar fakta dan bukan karena yang penting "bersuara"

Dalam orasinya mereka  menyatakan komitmen mereka untuk mengawal dan menguatkan program Gubernur Kaltim (Rudy Mas'ud-Seno Aji) benar-benar terealisasi di tengah masyarakat Kalimantan Timur. 

"Pada intinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pasca launching dan kehadiran kami disini pun ingin mempertanyakan dan ingin mengetahui secara faktualnya yang terjadi di ranah Pemerintah provinsi Kalimantan Timur, terkait kinerja-kinerja dalam menjalankan program-program yang ada sudah sejauh apa dan sejauh mana progresnya," ujarnya.

Setelah melakukan orasi, mereka pun diperkenankan masuk ke kantor Gubernur Kaltim, bertemu dan diskusi dengan pemerintah Provinsi Kaltim.

Mereka pun disabut baik oleh Pemprov Kaltim bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Menanggapi tuntutan dari masa aksi, bidag Kesra Pemprov Kaltim, Laura, menjelaskan hingga saat ini pemerintahan Kalimantan Timur sedang dalam persiapan penganggaran program prioritas Rudy-Seno.

"Persiapan untuk gratispool dan josspol, semuanya sudah siap untuk dilaksanakan. Jadi semuanya itu khusus untuk gratispol satu pendidikan S1, 2 dan 3 gratis itu, sudah fase penganggaran, sudah ada dalam anggaran perubahan 2025," ujarnya

Ia juga mengatakan, Pemprov Kaltim hingga saat ini tengah melakukan penginputan anggaran 2026 dan dasar hukum terhadap program tersebut telah disiapkan. 

"Artinya kalau itu sudah masuk, itu semua sudah ada, sudah dikondisikan, semu terealisasikan. Kecuali yang tidak terangarkan," ujarnya. 

Bagi program, Josspoll seperti naik haji marbot masjid akan diterapkan pada bulan depan. 

"Insya Allah bulan juli 2025 ini sudah diberangkatkan. Gratispol sudah siap dilaksanakan, kalau untuk yang insentif sudah siap dilaksanakan," tuturnya. 

Baca juga: 5 Tuntutan Masyarakat Batuah Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Desak Ganti Rugi Korban Longsor

Mendengar jawaban itu, Kholis - Aliansi mahasiswa untuk Kaltim Sejahtera mengatakan, akan terus mengawal janji-janji Pemerintah Rudy-Seno.

Pihak juga bersedia apabila diperlukan untuk mengelola program Gratispol. 

"Saya rasa ini menjadi perwujudan dan impian kita semua tentu ada harapan besar dan visi misi yang coba dibangun untuk kemajuan Kalimantan Timur itu sendiri," ujarnya. (*)