Berita Kutim Terkini

Berkat Sinergi dan Pendampingan Angka Prevalensi Stunting di Kutim Alami Penurunan di Tahun 2025

DPPKB Kutim, Achmad Junaidi bahwa prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen menjadi 20,6 persen di tahun 2025

Penulis: Nurila Firdaus | Editor: Nur Pratama
HO DPPKB Kutim
STUNTING DI KUTIM - Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi bahwa prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen menjadi 20,6 persen di tahun 2025. (HO DPPKB Kutim) 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Survei Gizi Indonesia (SGGI) Kementerian Kesehatan RI tahun 2024, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi bahwa prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen menjadi 20,6 persen di tahun 2025.

Sehingga, kata Junaidi yang juga sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) itu, Kutim kini menjadi peringkat ke-7 dengan angka prevalensi stunting yang rendah.

Baca juga: Harga Santan di Kutai Timur Naik, Efek Ekspor Kelapa Indonesia ke China Dirasakan hingga Kutim

"Penurunan sebesar 8,4 persen ini menempatkan Kutim pada peringkat ke-7 tingkat Kalimantan Timur, meningkat dari peringkat ke-10 sebelumnya," ungkapnya, Rabu (11/6/2025).

Tak hanya itu, ternyata berdasarn Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Elsimil Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemenduk Bangga/BKKBN RI) angka keluarga risiko stunting (KRS) di Kutai Timur juga menunjukkan tren penurunan.

Dimana, pada semester II tahun 2023 KRS di Kutim tercatat 19.900 keluarga, lalu menurun menjadi 15.576 keluarga di semester I tahun 2024 yang kemudian turun lagi menjadi 12.362 keluarga pada September 2024.

Hingga data di semester II tahun 2024, data yang dirilis pada bulan Mei 2025 lalu, Kutai Timur tercatat menurun sebanyak 11.973 keluarga yang masih berisiko stunting.

"Hal itu tak lepas dari upaya pembinaan, pelatihan, dan pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Selain itu, kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah (PD), organisasi mitra (ormit), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga mendukung penurunan angka prevalensi stuting serta keluarga berisiko stunting. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved