Respons Gus Ulil Soal Aktivitas Tambang, 'Menjaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Tidak Baik'

TRIBUNKALTIM.CO - Masalah aktivitas penambangan di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang tengah menjadi perbincangan hangat turut mendapatkan respons dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar.

Pria yang akrab disapa sebagai Gus Ulil ini menyebutkan bahwa tindakan menjaga lingkungan yang terlalu ekstrem juga memiliki dampak negatif.

Soal tambang, menurutnya aktivitas ini tidak melulu buruk. Bagi Ulil, tidak mengizinkan aktivitas tambang saat sumber daya alam yang ada melimpah juga tidak adil.

"Menjaga lingkungan itu juga maslahat. Tetapi juga ada dampak negatifnya karena menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan yang terlalu ekstrem sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair," kata Ulil Abshar dalam program ROSI Kompas TV, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa aktivitas penambangan memiliki dua sisi yang berbeda. Yakni sisi maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerugian).

Baca juga: Dampak Nyata Tambang Nikel di Raja Ampat Ditutup, Saham ANTAM Langsung Anjlok 5,22 Persen

Keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda untuk masyarakat. Karena itulah, ia tidak menampik jika mengelola tambang juga bermanfaat untuk negara.

"Ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya, seolah-olah penambangan itu in itself adalah kejahatan, itu adalah evil. Bagi saya, persepsi seperti ini kurang tepat. Penambangan sendiri itu menurut saya baik, yang tidak baik adalah bad mining. Penambangan itu baik, it's not an evil," sambungnya.

Meskipun begitu, dirinya beranggapan bahwa pemerintah memiliki dilema tersendiri mengenai dua sisi tersebut. 

Hal ini berhubungan dengan perizinan aktivitas tambang di dalam negeri.

"Tentu saja ini ekstrem ya, tetapi itu ada. Nah, seperti ini menurut saya tidak tepat. Jadi saya kepingin berada pada posisi yang memahami dilema. Saya memahami betul pemerintah ini juga menghadapi dilema," pungkasnya.

Kontroversi Penambangan di Raja Ampat, Prabowo Cabut IUP Pertambangan

Seperti diketahui, aktivitas penambangan di Raja Ampat telah menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik secara luas.

Terutama karena kekhawatiran tentang rusaknya wilayah wisata dan ekosistem di Raja Ampat yang kian masif dan merusak lingkungan.

Atas hal tersebut, pemerintah kemudian resmi mencabut empat izin usaha tambang yang beroperasi di sana.

Baca juga: Bahlil Bantah IUP Nikel di Raja Ampat Dikeluarkan Jokowi, Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana Disorot

Melalui keterangan yang diberikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) lalu.

"Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).