Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Juli 2025, Hetifah: Jangan Menyampingkan Peran Sekolah yang Sudah Ada

Hal yang sama diungkapkan oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin.

Dirinya mengatakan seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian seragam, makan, hingga laptop akan disediakan langsung oleh Kementerian Sosial RI. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok paling rentan.

“Seratus orang sudah siap muridnya melalui kawan-kawan Dinsos. Untuk baju, laptop, makan, pakaian seragam, juga dari Kemensos semua,” ungkap Asli pada TribunKaltim (17/6).

Baca juga: Realisasi Sekolah Rakyat Kian Dekat, Walikota Samarinda Andi Harun Dapat Dukungan dari Mendikdasmen

Terkait fasilitas belajar, Asli menjelaskan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp280 miliar. 

Sekolah ini akan dibangun di wilayah Palaran, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli mendatang dengan estimasi penyelesaian dalam waktu satu tahun.

“Sementara menunggu dibangun, kita meminjam gedung BPMP (Balai Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Kaltim yang diklatnya milik Kemendikdasmen, dan sudah di-approve oleh Pak Menteri pada Sabtu kemarin,” jelasnya.

Asli menambahkan bahwa proses rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan (tendik) tengah berlangsung melalui jalur Kementerian Pendidikan.

Samarinda, kata dia, patut bersyukur karena berhasil menjadi daerah yang terpilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur.

“Samarinda patut bersyukur kita sebagai tempat atau penerima assessment. Alhamdulillah Samarinda representatif. Karena sebelumnya ada diusulkan juga dari provinsi, ada Kukar, ada PPU, ada Berau. Alhamdulillah Samarinda kecantolan yang tahun pertama,” katanya.

Ia menyebut bahwa Sekolah Rakyat sejatinya merupakan sekolah unggulan berstandar nasional plus, namun dengan segmen siswa dari kalangan miskin ekstrem.

Kurikulum yang digunakan pun serupa dengan sekolah umum unggulan pada umumnya, namun dengan pendekatan inklusif yang menyasar kelompok kurang mampu.

Baca juga: Persiapan Sekolah Rakyat di Samarinda, Kuota Siswa Penuh, Tunggu Persetujuan Penggunaan Gedung

“Kurikulum saya kira sama saja, sebenarnya itu kan sekolah mewah, sekolah unggul, dan sekolah berkurikulum nasional plus. Hanya saja yang jadi objek adalah siswa miskin,” lanjutnya.

Untuk tahun pertama, kuota siswa masih dibatasi karena keterbatasan ruang belajar sementara di gedung BPMP.

“Pendaftaran sekolah rakyat pun berbeda dengan yang lain, karena dipilih dari anak-anak kita yang sudah terdaftar di satu data tingkat nasional desil I dan desil II, prinsipnya miskin ekstrem,” tegasnya.

Asli berharap seluruh pihak, terutama peserta didik dan orang tua, dapat menjaga amanah besar ini dengan serius dan penuh rasa syukur.