16 Ribu Mahasiswa Baru PTN Kaltim Gratis Bayar Uang Kuliah Tunggal

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Program Gratispol akan membebaskan 16.823 mahasiswa baru dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 7 perguruan tinggi negeri (PTN) pada tahun akademik 2025.  

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dasmiah menjelaskan terkait program Gratispol sektor pendidikan dimana Pemprov Kaltim telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) 7 institusi pendidikan tinggi negeri (PTN) lokal.

Beberapa rincian data yang dijelaskannya yakni mencakup: 

1. Universitas Mulawarman (7.714 mahasiswa)

2. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (2.225 mahasiswa)

3. Politeknik Negeri Samarinda (2.122 mahasiswa).

4. Politeknik Kesehatan (997 mahasiswa)

5. Politeknik Pertanian (465 mahasiswa)

6. Politeknik Balikpapan (1.020 mahasiswa)

7. Institut Teknologi Kalimantan (2.280 mahasiswa).

Baca juga: Pergub Gratispol Pendidikan Rampung, Mahasiswa Baru di Kaltim Bebas Biaya UKT

Sementara saat ini kerja sama baru berlaku untuk perguruan tinggi negeri, Pemprov Kaltim memastikan perguruan tinggi swasta (PTS) juga akan mendapat alokasi yang sama.

Hanya saja, prosesnya menunggu tahapan pendaftaran mahasiswa baru di PTS selesai.

“Biasanya kampus swasta buka pendaftaran setelah PTN. Setelah itu, kita akan proses perjanjian kerja sama untuk PTS juga,” kata Dasmiah, Jumat (20/6/2025).

Ia mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur juga terus memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik sampai tahun–tahun berikutnya.

Tahap awal, program ini menyasar mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. 

Sementara mahasiswa aktif semester 2 hingga 8 akan menyusul pada tahun anggaran 2026 mendatang untuk menerima manfaat program Gratispol.

“APBD 2025 sudah disahkan saat Gubernur dilantik, mahasiswa aktif akan kami alokasikan pada APBD 2026,” tegasnya.

Terkait pengembalian UKT bagi mahasiswa baru, Dasmiah menerangkan, jika UKT mahasiswa melebihi batas bantuan program Gratispol, misalnya Rp 7,5 juta, maka sisanya ditanggung mahasiswa. 

Pihaknya juga sudah mensurvei besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi mitra. 

Contoh, di Universitas Mulawarman (Unmul), sebagian besar UKT berada di bawah Rp5 juta.

Fakultas Farmasi ditetapkan Rp7,5 juta, sementara Fakultas Kedokteran ditetapkan batas maksimal Rp15 juta. 

Mahasiswa yang memiliki UKT di atas batas yang telah dilakukan survei oleh pihaknya dianggap berasal dari keluarga yang mampu. 

Bantuan pendidikan ini diberikan hanya untuk mahasiswa baru di semua jenjang diploma, S1, S2, hingga S3, dengan prioritas bagi warga ber-KTP Kaltim yang berkuliah di perguruan tinggi dalam wilayah Kaltim.

“Serta ini perlu ditegaskan, orang tua mahasiswa tidak perlu lagi repot mengurus. Kami yang melakukan perjanjian kerja sama dengan kampus. Pemprov langsung mentransfer dana ke rekening kampus, bukan ke mahasiswa,” jelas Dasmiah.

Sebelumnya, pada Launching Gratispol 21 April lalu, sebanyak 53 kampus negeri dan swasta menandatangani MoU. 

Namun, baru 7 PTN yang siap melanjutkan ke PKS karena sudah melengkapi data mahasiswa.

Persiapan, regulasi hingga sistem penerimaannya rapi, serta berjalan baik.

“Persiapan program ini telah matang secara administratif. Alhamdulillah, Peraturan Gubernur (Pergub) dan petunjuk teknis terkait Program Gratispol sudah rampung setelah mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri," tandasnya.

Dasmiah juga menerangkan bahwa penerima manfaat wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: 

1. Warga ber-KTP dan Kartu Keluarga Kalimantan Timur minimal tiga tahun

2. Usia maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3

3. Khusus untuk guru dan dosen, usia maksimal S3 diperpanjang hingga 45 tahun

4. Terdaftar di perguruan tinggi yang diakui Kemendikbudristek

5. Tidak sedang menerima beasiswa lain

6. Aktif sebagai mahasiswa (tidak cuti)

7. Bersedia melaporkan kemajuan studi setiap akhir tahun akademik

“Mahasiswa yang sudah memenuhi kriteria ini, dan terdata di perguruan tinggi, akan langsung masuk dalam program ini,” tandasnya.

Baca juga: Sekda Kaltim Pastikan Gratispol Jalan Terus, DPRD Siap Perkuat Lewat Perda

Sebagai tambahan informasi, skema pendanaan program ini juga diarahkan oleh pemerintah pusat agar dapat berjalan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

Pendanaan bukan mengambil pola hibah, melainkan dana bantuan, mekanisme bantuan kata Dasmiah, memungkinkan pemberian yang berkesinambungan, tidak seperti hibah yang hanya bisa diberikan satu kali. (*)