DPRD Samarinda Ajak Warga Tekan Pertamina soal Harga Gas 3 Kg dan BBM

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gelombang keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga elpiji bersubsidi 3 kilogram atau gas melon masih mencuat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga gas melon di tingkat pengecer dilaporkan melambung jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

Fenomena ini memicu keresahan warga, seperti diungkapkan Andi, seorang warga Sungai Kunjang, yang kaget saat mendapati harga gas melon dijual seharga Rp50 ribu per tabung.

“Biasanya Rp35 ribu saja sudah termasuk mahal, ini sampai Rp50 ribu. Jelas memberatkan,” katanya kepada TribunKaltim.co pada Minggu (22/6/2025). 

Baca juga: DPRD Samarinda Pertanyakan Tim Pengawas Penerimaan Siswa Baru, Ini Kata Andi Harun

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, baru-baru ini turut angkat bicara.

Ia secara tegas menyebut bahwa akar persoalan melonjaknya harga gas dan BBM di Samarinda bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah, melainkan kegagalan sistemik dalam tata niaga energi yang sepenuhnya berada di bawah otoritas Pertamina.

Menurutnya, dominasi Pertamina dalam rantai distribusi energi membuat pemerintah daerah tidak memiliki ruang gerak yang memadai untuk melakukan intervensi signifikan.

"Jadi Pertamina itu biang masalah BBM dan gas, kenapa begitu? Karena tata niaga persoalan BBM dan gas ini sepenuhnya ada dalam otoritas mereka," katanya.

"Pemda hanya memberikan ruang dalam menjalankan tata niaga. Jadi ini sebenarnya yang kita minta pertanggungjawabannya adalah Pertamina,” tegas Rohim. 

Tak berhenti pada aspek distribusi dan harga, Rohim juga menyinggung potensi adanya praktik mafia energi di balik kacau-balaunya distribusi gas dan BBM.

Ia menduga terdapat oknum-oknum tertentu yang secara sistematis memanipulasi rantai distribusi untuk meraup keuntungan pribadi.

Baca juga: DPRD Samarinda Gagas Perda Pemakaman, Jawab Keluhan Warga Soal Biaya Mahal dan Lahan Sempit

Sehingga menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan yang sangat bergantung pada energi bersubsidi.

“Saya malah di beberapa kesempatan mengajak elemen masyarakat untuk action ke Pertamina," katanya.

Jadi langsung saja karena dia susah merugikan masyarakat karena ketidakprofesionalannya dan mungkin ada sindikat oknum yang memainkan persoalan BBM dan gas.

"Sehingga berlarut-larut, hampir tiap tahun terjadi,” lanjutnya.