DPRD Samarinda Ajak Warga Tekan Pertamina soal Harga Gas 3 Kg dan BBM

Kritik Rohim terhadap Pertamina juga diperkuat oleh fakta bahwa hingga kini perusahaan pelat merah itu belum menunaikan komitmennya membuka layanan bengkel gratis bagi masyarakat yang kendaraannya rusak akibat penggunaan BBM yang diduga tercemar beberapa waktu lalu.

Komitmen tersebut sempat disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab, namun realisasinya nihil hingga saat ini.

Jadi ini biang masalahnya adalah Pertamina. Pemerintah juga kalau dituntut itu terbatas.

"Karena Pertamina berarti urusannya harus ke pemerintah pusat, di bawah ESDM atau BUMN, kemudian memberi teguran atau sanksi atas hal ini,” tutur Rohim.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Dugaan Malpraktik Harus Dituntaskan

Ia juga menyoroti ketimpangan antara klaim ketersediaan kuota gas yang disebut cukup oleh pihak berwenang dengan realita di lapangan yang menunjukkan kelangkaan dan fluktuasi harga liar, mulai dari Rp 18 ribu hingga menembus Rp 70 ribu per tabung.

Situasi ini, menurut Rohim, semakin menegaskan bahwa seluruh persoalan hulu hingga hilir dalam distribusi energi berada di bawah kontrol dan tanggung jawab Pertamina.

Sebagai langkah konkret, Rohim mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan opsi hukum melalui gugatan terhadap Pertamina sebagai bentuk tekanan sipil terhadap lembaga yang dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Menurutnya, tekanan dari pemerintah daerah sudah tidak lagi cukup untuk memaksa Pertamina berbenah, mengingat pola masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi jangka panjang.

Baca juga: Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin Ekstrem, DPRD Samarinda Tekankan Harus Tepat Sasaran

Rohim menegaskan bahwa Pertamina seharusnya menyadari bahwa mereka bukan sekadar entitas bisnis, melainkan institusi yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kinerja Pertamina dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian yang sistemik dan merugikan masyarakat luas.

“Jadi harus diberikan treatment yang benar-benar membuat Pertamina sadar diri bahwa dia sedang berurusan dengan kebutuhan dasar publik,” pungkasnya.

(*)