Breaking News

Berita Samarinda Terkini

Pemkot Samarinda Siapkan Skema Distribusi Gas Melon untuk UMKM, Target Desember Selesai

Melalui skema yang kini tengah dirancang, Pemkot Samarinda berupaya agar kebutuhan energi sektor produktif.

Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA
GAS ELPIJI SAMARINDA - Pemkot Samarinda kini tengah menyusun skema pendistribusian khusus bagi pelaku UMKM agar penggunaan gas subsidi tepat sasaran dan mendukung produktivitas usaha kecil.  

Saat ini terdapat lebih dari 20 ribu kartu tepat sasaran yang telah dicetak untuk keluarga miskin. Bahkan, dari evaluasi uji coba di 10 kecamatan, terindikasi bahwa sebagian besar kuota subsidi tidak terserap sepenuhnya.

Ternyata benar analisa kita bahwa orang-orang miskin dari 560 paling 250 yang datang, masih banyak sisanya. 

"Akhirnya punya kebiasaan, daripada pulang ke pangkalan, kami jual ke umum,” ungkapnya. 

Menurutnya, temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi subsidi untuk rumah tangga miskin telah relatif terpenuhi, sehingga fokus kini dialihkan pada pelaku usaha kecil.

Sebagai bagian dari upaya mengamankan distribusi yang adil, Pemkot Samarinda juga menutup dua pangkalan elpiji yang terbukti menjual gas di atas HET. 

Baca juga: Pemkab Kukar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal dengan Pembinaan UMKM dan Perkuat Peran Koperasi

Namun Marnabas menegaskan, jatah distribusi dari pangkalan tersebut tidak boleh hilang, melainkan dialihkan ke pangkalan terdekat atau sementara dikelola oleh kelurahan dan RT.

“Saya minta Pertamina kalau ada pangkalan ditutup, jatahnya jangan dihilangkan, diserahkan ke pangkalan terdekat atau kelurahan sementara mengelola atau di RT,” katanya.

Lebih lanjut, Marnabas mengingatkan masyarakat bahwa gas elpiji 3 kg merupakan komoditas subsidi yang diperuntukkan bagi warga prasejahtera.

Bagi rumah tangga atau pelaku usaha yang tidak masuk kriteria subsidi namun tetap membutuhkan gas berukuran kecil, pemerintah mendorong opsi non-subsidi berukuran 3 kg dan 5 kg.

“Imbauan kepada masyarakat bahwa jatah ini untuk yang prasejahtera. Kan ada yang 5 kg. Kalau berat, ada 3 kg, kami usulkan non subsidi,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved