DPRD Desak Pemkot Samarinda Percepat Relokasi Pedagang ke Pasar Pagi yang Baru

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pasar Pagi Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur direvitalisasi, kini punya wajah baru, telah terlihat megah dibandingkan sebelumnya.

Meski masih dalam proses finishing, pusat perbelanjaan ini semakin ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga pedagang yang kini masih direlokasi Pasar Pagi Samarinda. 

Namun di tengah antusiasme itu, muncul desakan dari legislatif agar Pemkot Samarinda segera menuntaskan relokasi pedagang ke bangunan baru.

Dijelaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, langkah revitalisasi memang harusnya untuk memulihkan ekosistem ekonomi di jantung perdagangan Kota Samarinda. 

Baca juga: Pasar Pagi Samarinda Dirancang 7 Lantai dengan Fasilitas Modern, Progres Tahap Dua Capai 10,4 Persen

Abdul Rohim, secara tegas mendorong percepatan pembukaan kembali Pasar Pagi yang telah lama dijanjikan selesai akhir tahun 2024.

"Namun terus tertunda akibat kendala teknis," tegasnya. 

Ia menilai ketidaktepatan ini telah memberi tekanan besar bagi pedagang yang masih menempati lokasi sementara.

“Karena itu kan sebelumnya sudah dijanjikan Pemkot sebenarnya 2024 akhir, kemudian ada kendala teknis dan sebagainya, kemudian mundur,” ujar Abdul Rohim.

Ia menegaskan, di tengah situasi perekonomian nasional dan global yang sedang mengalami kontraksi, pemerintah harus lebih sensitif terhadap beban yang dirasakan pelaku usaha kecil.

Baca juga: Pedagang di Pasar Pagi Samarinda akan Diterapkan Zonasi, Pemkot Terus Cari Titik Temu

Penurunan omzet dan ketidakpastian tempat usaha membuat daya tahan pedagang semakin menurun.

"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi pelaku usaha di daerah kita," kata Abdul Rohim.

Salah satunya adalah mengembalikan ekosistem di Pasar Pagi itu sesegera mungkin.

"Jadi intinya, Pasar Pagi harus bisa beroperasi seperti sedia kala,” lanjutnya.

Tidak hanya mempertanyakan kepastian waktu relokasi, Abdul Rohim juga menyoroti belum adanya komunikasi yang jelas dari dinas terkait kepada para pedagang maupun wakil rakyat.

Ketidakpastian ini menurutnya dapat memicu keresahan sosial dan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah.