Demi Tangani Banjir, Pemkot Samarinda Ajak Kukar Bangun Kolam Retensi di Perbatasan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur terus menggencarkan penanganan banjir secara menyeluruh. 

Salah satu strategi jangka panjang yang kini dikebut adalah membangun kolam retensi di wilayah perbatasan bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). 

Kolaborasi lintas wilayah ini dinilai penting untuk mengurangi volume air yang masuk ke Samarinda, terutama dari kawasan utara seperti Sungai Siring.

Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan rencana tersebut akan dibicarakan bersama Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih, serta DPRD Kukar.

Baca juga: Cerita Warga Korban Banjir di Samarinda, Sebulan 2 Kali Kebanjiran, Waspadai Ular dan Maling

“Tentu kami berharap juga DPRD Kota Samarinda bisa kami ajak untuk bersilaturahim dengan Bupati Kukar dan Wakil Bupati Kukar terpilih. Syukur-syukur bisa juga bertemu dengan DPRD Kukar untuk melakukan kerja sama penanggulangan banjir, terutama di daerah utara,” katanya.

Ia menilai pembangunan kolam retensi setelah Sungai Siring sangat krusial dalam mengurangi beban air ke Samarinda.

“Kita kan sedang membangun kolam retensi di Pampang Sungai Siring. Insya Allah dampaknya cukup signifikan dan sangat signifikan dalam mengurangi beban air yang masuk di Kota Samarinda,” harapnya.

Selain rencana kolaborasi itu, Andi Harun juga menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak boleh menunggu ketersediaan anggaran semata.

Baca juga: Andi Harun Sebut APBD Kota tak Mungkin Cukup untuk Tangani Banjir di Samarinda, Butuh Dana Besar

Dalam rapat teknis bersama Dinas PUPR, ia menyampaikan bahwa strategi intervensi dilakukan dengan pendekatan multi-aspek—mulai dari penanganan teknis sungai, drainase, hingga penegakan aturan lingkungan.

“Kita melakukan pendalaman sampai pada urusan yang bersifat teknis tentang penanggulangan banjir,” kata Andi Harun.

Intervensi dibagi dalam dua skema, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Sebanyak 11 titik prioritas genangan telah dipetakan, termasuk Lempake, Jalan DI Panjaitan, Damanhuri, Jalan Gerilya, Lambung Mangkurat, Bengkuring, Padat Karya, hingga Loa Bakung dan kawasan flyover Juanda–Tridaya.

Baca juga: Andi Harun Akan Proaktif Komunikasi dengan Provinsi dan Pusat untuk Atasi Banjir di Samarinda

“Pendek kata, ada kurang lebih 11 sampai 12 titik yang bersifat jangka pendek ini harus segera kita turun intervensi,” tegasnya.

Beberapa titik sudah masuk dalam APBD 2025, namun beberapa lainnya akan ditangani dengan sistem swakelola.

“Yang sudah ada itu berlanjut dalam bentuk kegiatan project penanganan. Yang belum ada, kita melakukan penanganan bersifat jangka pendek. Apa itu jangka pendek? Untuk membuat air itu mengalir,” jelasnya.

“Misalnya ini belum ada anggaran drainasenya, kita buka dulu biar natural. Nanti 2026 baru pembuatan drainase permanennya,” tambahnya.

Baca juga: Penanggulangan Banjir di Samarinda Kaltim Butuh Rp 1,7 Triliun, Ini Rincian Biayanya

Untuk wilayah dengan tingkat sedimentasi tinggi, Pemkot akan menerapkan kombinasi pengerahan alat berat dan gotong royong masyarakat.

“Yang bersifat poros, kita akan menurunkan peralatan mekanis, digabung dengan model swakelola juga. Jadi yang tidak ada anggarannya tahun ini, kita tidak boleh menunggu. Tetap harus ada langkah-langkah," tambahnya.

Langkah teknis awal akan dimulai Rabu (2/7/2025) mendatang, termasuk penghitungan kebutuhan alat berat, tenaga, dan wilayah prioritas.

"Hari Rabu itu sudah bicara teknis seperti berapa peralatan yang kita butuhkan, berapa tenaga yang dibutuhkan, daerah mana yang akan segera kita buka," kata Andi Harun.

Baca juga: Pakar Tata Kota Unmul Sebut Atasi Persoalan Banjir di Samarinda Harus Dilakukan Multisektor

Kawasan Jalan Siti Aisyah menjadi perhatian karena merupakan satu-satunya akses utama dan berisiko tinggi saat intervensi drainase dilakukan.

"Contoh di Jalan Siti Aisyah itu satu-satunya kan akses di situ. Jadi kalau kita melakukan intervensi, kemungkinan besar Jalan Siti Aisyah itu kita harus tutup selama pekerjaan," jelasnya.

Andi Harun menegaskan, tidak adanya anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk diam.

“Ketiadaan anggaran pada tahun berjalan tidak membuat kita harus berhenti untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kita alirkan dulu airnya. Yang penting bagaimana daerah itu terkurangi secara signifikan genangan airnya sehingga tidak menimbulkan kerugian seperti pada waktu-waktu sebelumnya," ujarnya. (*)