Andi Harun Revisi Total Perwali Pematangan Lahan, Faktor Krusial Pengendalian Banjir di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO  - Wali Kota Andi Harun perintahkan revisi total Perwali Pematangan Lahan, faktor krusial pengendalian banjir di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah strategis dalam menanggulangi banjir, tidak hanya melalui pendekatan teknis di lapangan, tetapi juga dengan membenahi
instrumen kebijakan. 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah revisi total Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang izin pematangan lahan, yang dinilai menjadi faktor krusial dalam mengendalikan penyebab banjir dari hulu. 

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa revisi Perwali tersebut merupakan bagian dari pendekatan penanggulangan banjir secara menyeluruh.

Baca juga: Gandeng Kukar Bangun Kolam Retensi, Cara Walikota Andi Harun Atasi Banjir di Samarinda

Mencakup tiga aspek utama yakni di antaranya pengendalian sungai dan sedimentasi, perbaikan sistem drainase kota, serta pengawasan dan penertiban aktivitas bukaan lahan.

“Kita melakukan pendalaman sampai pada urusan yang bersifat teknis tentang penanggulangan banjir,” ujar Andi Harun.

Pada sisi teknis, Pemkot memetakan hingga 12 titik genangan prioritas yang dalam dua bulan terakhir kembali muncul, meski sebelumnya telah relatif aman selama tiga tahun.

Kawasan tersebut antara lain Lempake (Kebun Agung), DI Panjaitan, Damanhuri (Gang Ogok dan sekitarnya), Gerilya (Gang Indah dan Gang Kenanga), Lambung Mangkurat, Sempaja (Bengkuring dan Padat Karya), simpang empat hingga Loa Bakung (Palbesi), Loa Buah, fly over arah Juanda sampai Tridaya, serta Loa Janan Ilir, HM Riffaddin, dan Sentosa.

“Karena di antara titik-titik yang saya sebutkan itu, ada yang sudah ada kegiatannya dalam APBD 2025, tapi ada juga yang belum,” jelasnya.

Untuk lokasi yang belum memiliki alokasi anggaran, langkah cepat akan dilakukan melalui intervensi darurat.

Pemerintah akan membuka aliran air secara alami agar genangan bisa berkurang, sambil menunggu pembangunan drainase permanen pada 2026. 

“Misalnya belum ada anggaran drainasenya, kita buka dulu biar natural. Nanti 2026 baru pembuatan drainase permanennya,” ujar Andi Harun.

Namun, Andi Harun menegaskan bahwa sumber masalah banjir tak hanya berasal dari sistem drainase atau sungai. Evaluasi yang dilakukan melalui citra satelit menunjukkan aktivitas pematangan lahan tanpa izin menjadi kontributor besar terhadap genangan. 

Baca juga: Berawal dari Tester Gratis, Daryum Kuker Balikpapan Kini Raup Banjir Orderan

Kawasan seperti Loa Bakung disebut sebagai contoh konkret dari dampak buruk pematangan lahan ilegal yang menyebabkan lumpur menyumbat aliran parit dan memicu banjir di permukiman.

“Saat itu diidentifikasi dari citra satelit dan penyebab utamanya adalah bukaan lahan, kiriman lumpur yang sudah dibuka di atas lalu lumpurnya itu memenuhi, menyumbat aliran parit sehingga menyebabkan banjir,” tuturnya.