Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda Kaltim, Semua Gratis, Siswa Dibiayai Rp48 Juta per Tahun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat kini memasuki babak penting pelaksanaannya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah kota dalam proyek nasional tersebut bersifat fasilitatif, sementara kendali utama tetap berada di tangan kementerian-kementerian pusat.

Samarinda sendiri menjadi salah satu dari 37 titik di seluruh Indonesia yang ditetapkan untuk pelaksanaan perdana program Sekolah Rakyat.

Lokasi pembangunan sekolah telah ditentukan, yakni di samping Stadion Palaran, dan ditargetkan akan segera dimulai.

Baca juga: 4 Daerah di Kaltim Masih Terkenda Lahan, Baru Samarinda yang Siap Bangun Sekolah Rakyat

Namun, sambil menunggu pembangunan rampung, siswa akan dititipkan lebih dulu di lokasi berbeda.

“Yang segera akan dibangun di samping Stadion Palaran, muridnya sementara 100 orang. Itu dititipkan nanti per Juli di gedung BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Lalu biayanya semua dari pusat. Jadi biaya makan, biaya pakaian, laptop itu dari Kemensos. Nanti yang sarananya fisiknya itu melalui PU,” terangnya.

Menurut Asli, skema pembiayaan program ini sangat komprehensif.

Setiap siswa akan memperoleh berbagai fasilitas pendidikan, termasuk kebutuhan sehari-hari, yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Baca juga: Sekolah Rakyat Jangan Sampai Lepas Sasaran, Dewan Pendidikan Kaltim Beber Baru Samarinda yang Siap

“Fasilitas apa aja yang didapat dari siswa nanti, itu Kemensos yang mengatur. Yang saya tahu itu pakaian, makan, laptop, sepatu, itu dibantu semua termasuk boarding-nya. Jadi, itu ditanggung oleh teman-teman dari Jakarta. Untuk tenaga pendidiknya itu dari Kemendikdasmen. Ya, kita tunggu saja,” lanjutnya.

Asli menegaskan, Pemkot Samarinda tidak memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan, namun hanya sebagai fasilitator dan penerima manfaat dari kebijakan pusat.

“Jadi semua dari kementerian pusat,” katanya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk penempatan guru dan wali asrama, Asli menyebut masih menunggu arahan resmi dari kementerian.

Baca juga: Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Juli 2025, Hetifah: Jangan Menyampingkan Peran Sekolah yang Sudah Ada

Namun, ia menduga wali asrama akan tinggal bersama para siswa, sementara para guru kemungkinan mengajar dari kediaman masing-masing atau tinggal di sekitar sekolah.

“Kita belum tahu persis ya. Nanti kita tunggu,” paparnya.

Dari segi anggaran, satu siswa akan dibiayai sebesar Rp48 juta per tahun.