Bupati Kutim Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2024, Komitmen Bayar Utang Rp 1,4 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Senin (30/6/2025).

Dalam paparannya, Ardiansyah mengungkapkan bahwa APBD Kutim tahun 2024 menetapkan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp13,06 triliun dan belanja sebesar Rp14,8 triliun.

Namun, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp10,44 triliun atau 79,9 persen dari target, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan sah lainnya.

"Itu dampak yang kurang bayar, tercatat di akutansi seperti itu, karena capaian itu dampak dari tidak terealisasinya transfer dari pusat, atau yang kita sebut dengan kurang saldo," ucap Ardiansyah kepada awak media, Senin (30/6/2025).

Sementara itu, realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 12,06 triliun atau 81,61 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 14,8 triliun.

Baca juga: Porseni PPGT Perdana di Kutai Timur, Bupati Ardiansyah: Momentum Pemuda untuk Bangun Daerah

Adapun rincian realisasi belanja daerah tahun 2024 meliputi belanja operasional, belanja yang outputnva bersifat nonfisik atau belania habis pakai sebesar Rp 5,72 triliun.

Lalu, belanja modal yang outputnya bersifat fisik atau yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun dengan realisasi sebesar Rp 5,09 triliun.

Kemudian belanja Belanja transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp 1,24 triliun.

Lebih jauh, ia mengaku berkomitmen untuk hutang yang belum terbayar sekitar Rp 1,4 triliun, bakal dibayarkan tahun 2025 ini dan tidak akan terlewatkan di tahun selanjutnya.

Dari APBD 2024 tersebut, Kutai Timur defisit anggaran sekitar Rp 1,7 triliun, yang sebenarnya dengan defisit tersebut bisa membiayai hutang Pemkab Kutim.

"Defisit tahun lalu sebesar angka yang tidak ditransfer itu, makanya nanti di pergeseran ini harus diketuk oleh DPRD melalui perubahan, sebelum perubahan pertanggungjawaban harus dilaporkan, insyaallah (APBD 2025 perubahan) bulan Juli nanti," pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.