Edy Suharto Resmi Jabat Kepala BPKP Kaltim, Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas dan WTP

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Edy Suharto resmi menjabat Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 

Pengukuhan ini menandai awal kepemimpinannya dalam memperkuat peran pengawasan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Sebagai pejabat yang telah malang melintang di lingkungan BPKP, Edy menyampaikan bahwa koordinasi dan kerja sama menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas di seluruh wilayah. 

Ia menegaskan bahwa BPKP berkomitmen untuk terus menjalankan agenda pengawasan prioritas yang diarahkan oleh pimpinan pusat.

"Kami di BPKP itu bisa dibilang semua bekerja bersama, jadi dimanapun kami ditugaskan selalu ada arahan dari pimpinan, khusus untuk pengawasan kami yang ada agenda prioritas pengawasan," ujar Edy Suharto Senin (30/6)

Baca juga: Optimalkan Perencanaan Anggaran di Kota Balikpapan, BPKP Kaltim Bakal Lakukan Supervisi 

Selain menjalankan fungsi pengawasan, ia menambahkan bahwa BPKP juga berperan aktif dalam mengawal percepatan program nasional yang dicanangkan Presiden, termasuk program-program strategis pemerintah daerah.

Pengawasan ini dimaksudkan agar seluruh kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa langkah-langkah penguatan pengendalian intern pemerintah menjadi kunci penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah 12 kali diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang baik dan disiplin.

"Tentunya itu juga harus ada langkah-langkah untuk selalu ditingkatkan pengendalian intern pemerintahnya," jelasnya.

Selain itu, menurut Edy, diperlukan pula komitmen dan kesadaran penuh dari seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam mematuhi segala ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Balikpapan Mulai Berjalan, BPKP Kaltim Petakan Tiga Potensi Risiko

Disiplin dan integritas menjadi syarat utama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.

"Kami yakin itu akan membawa WTP dan semua pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dan juga aset daerah dapat terjamin keamanannya," tutup Edy.(*)