Pernyataan Jokowi soal Pemakzulan Gibran Harus Sepaket Dinilai Bisa Jadi Beban Prabowo Subianto

Yunarto juga mempertanyakan, mengapa Jokowi masih bersedia meladeni usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, ada dua penafsiran publik yang bisa timbul.

Pertama, anggapan atau kesan bahwa Gibran masih dimomong oleh bapaknya, dan yang kedua, kesan bahwa Jokowi ingin pemakzulan harus diberlakukan sepaket, yakni Gibran dan Prabowo.

"Mau ngomong apa pun bapaknya, sudah pasti orang akan ngelihatnya, 'kok masih dimomong sama bapaknya sih?'" kata Yunarto Wijaya.

"Nah, sudah tahu seperti itu, kenapa juga isu sensitif seperti ini masih harus dikomentari oleh Pak Jokowi? Karena orang kan menganggapnya tadi, waduh kasihan amat anaknya masih harus dibelainin bapaknya padahal udah wapres," jelasnya.

"Yang kedua, spekulasi yang tadi orang mengatakan, 'Kok kalimat lu seakan-akan ingin mengatakan kalau jatuh berdua?' Enggak bisa sendiri-sendiri gitu," tandasnya.

Baca juga: Tak Bacakan Surat Desakan Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna, DPR Dinilai Takut Bikin Kegaduhan

Jokowi Pernah Bilang Pemakzulan Gibran Harus Sepaket

Dalam wawancara dengan awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Jumat (6/6/2025), Jokowi menanggapi usulan pemakzulan anak sulungnya, Gibran, dari jabatan Wakil Presiden RI.

Jokowi pun menyinggung bahwa sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan dalam satu paket, presiden beserta wakil presiden.

"Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket," jelas Jokowi, dikutip dari tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Official iNews, Jumat (6/6/2025).

"Memang mekanismenya seperti itu [menerima presiden dan wakil presiden, red]," tambahnya.

Kemudian, Jokowi menilai, adanya surat usulan pemakzulan Gibran merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.

Ia pun mengaku tidak merasa sakit hati.

Baca juga: Surat Desakan Pemakzulan Tak Dibacakan, Pengamat Nilai DPR Sepakat Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

"Bahwa ada yang ada yang menyurati seperti itu. Iya, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi menjelaskan bahwa upaya pemakzulan harus dilakukan sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku.