Ibu Kota Negara
Catat Total Estimasi Biaya Hidup di IKN Kaltim Tahun 2025, Dari Single hingga Berkeluarga
Catat total estimasi biaya hidup di IKN Kaltim tahun 2025. Mulai dari single hingga berkeluarga.
TRIBUNKALTIM.CO – Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara di Kaltim.
Bagi para perantau, sebaiknya melakukan perhitungan dengan bijak sebelum memutuskan untuk tinggal di kawasan IKN Kaltim.
Catat total estimasi biaya hidup di IKN Kaltim tahun 2025 dalam artikel ini.
Mulai dari perhitungan setismasi biaya hidup single alias sendiri hingga berkeluarga.
Baca juga: Dampak IKN Kaltim, Pemerintah Gelontorkan Rp313,2 Miliar Tata Kawasan Sepaku hingga RTH dan Olahraga
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan utama sebagai pusat pemerintahan baru.
Dengan gelontoran anggaran Rp 15 triliun pada 2025 untuk infrastruktur masif, IKN menarik ribuan perantau, pekerja, hingga investor.
Namun, muncul pertanyaan besar: apakah biaya hidup di IKN lebih mahal dari Jakarta, kota termahal di Indonesia dengan rata-rata biaya hidup rumah tangga Rp 14,8 juta per bulan?
Mengingat IKN masih dalam tahap pembangunan, data biaya hidup spesifik memang terbatas.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Yusniar Juliana mengatakan, secara umum belum tersedia data statistik secara khusus untuk IKN, sehingga pendekatan dilakukan dengan menggunakan data dari Kabupaten yang masuk dalam wilayah IKN yaitu Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Salah satu dugaan mengapa biaya hidup di IKN tinggi adalah kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dll) yang masih harus didatangkan dari luar wilayah seperti Balikpapan atau Samarinda sehingga memerlukan cost atau biaya distribusi yang cukup tinggi," tutur Yusniar kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan data biaya hidup yang menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), terungkap rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada 2024 untuk Kabupaten PPU sebesar Rp 1,48 juta.
Sementara untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar Rp 1,72 juta. Adapun pengeluaran per kapita setahun untuk Kabupaten PPU sebesar Rp 17,78 juta, sedangkan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 20,61 juta.
Bukan Tertinggi Namun demikian, Yusniar menegaskan, bahwa biaya hidup di kedua wilayah itu bukan yang tertinggi.
Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita paling tinggi di Kaltim pada tahun 2024, adalah Kota Balikpapan (Rp 2.460.933,00), Kota Samarinda (Rp 2.258.433,00), Kota Bontang (Rp 2.176.917,00); dan Kabupaten Kutai Timur (Rp 2.163.799,00).
Bahkan keempat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
Sebagai catatan kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjar Baru (Rp 1.868.553,00).
Kemudian kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak (Rp 2.086.967,00).
Selanjutnya, kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Lamandau (Rp 2.076.508,00).
Berikutnya kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita paling tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan (Rp 1.836.145,00).
Baca juga: Jadwal Pendataan Penduduk di IKN Kaltim, Libatkan 840 Petugas Terlatih
Berikut realitas pengeluaran individu dan keluarga yang dihimpun Kompas.com
1. Tempat Tinggal: Pengeluaran Terbesar
Biaya sewa hunian menjadi pos pengeluaran terbesar di IKN. Permintaan melonjak seiring pembangunan, berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, bahkan ada yang mencapai Rp 80 juta per tahun.
Kos sederhana: Rp 1,5 juta – Rp3,5 juta/bulan (kamar mandi luar, tanpa AC).
Kos standar: Rp 3,5 juta – Rp 5 juta/bulan (kamar mandi dalam, Wi-Fi, AC).
Kontrakan rumah sederhana: Rp 20 juta – Rp 50 juta/tahun (Rp 1,7 juta – Rp 4,2 juta/bulan).
Utilitas (listrik, air, internet): Rp 500 ribu – Rp 1,5 juta/bulan.
Estimasi untuk single: Rp 2,5 juta – Rp 5 juta/bulan.
Estimasi untuk keluarga kecil: Rp 4 juta – Rp 8 juta/bulan (termasuk utilitas).
2. Makanan
Biaya makanan di IKN cenderung tinggi karena ketergantungan pada pasokan dari Pulau Jawa atau Sulawesi, yang otomatis meningkatkan biaya logistik. Makan hemat (warung/warteg): Rp 15 ribu – Rp 25 ribu/porsi, atau Rp 45 ribu – Rp 75 ribu/hari (3 kali makan). Total: Rp 1,35 juta – Rp 2,25 juta/bulan. Makan menengah (restoran/kafe): Rp 50 ribu – Rp 100 ribu/porsi jika sering makan di luar (1-2 kali/minggu), total: Rp 1 juta – Rp 2 juta/bulan. Keluarga kecil: Rp 2,5 juta – Rp 4 juta/bulan, sangat tergantung frekuensi masak sendiri.
3. Transportasi: Masih Bergantung Kendaraan Pribadi
Infrastruktur transportasi umum di IKN belum sepenuhnya berkembang, sehingga perantau masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Kendaraan pribadi (motor, bensin, perawatan): Rp 500 ribu – Rp 2 juta/bulan.
Keluarga kecil: Rp 1 juta – Rp 2 juta/bulan, tergantung penggunaan mobil atau motor.
4. Hiburan dan Gaya Hidup:
Minim Pilihan, Tetap Berbiaya IKN belum memiliki pusat hiburan selengkap Jakarta.
Namun, perantau mungkin mencari hiburan di kafe atau tempat rekreasi di Samarinda/Balikpapan.
Single: Rp 300 ribu – Rp 1 juta/bulan (nongkrong di kafe, bioskop sesekali).
Keluarga kecil: Rp 500 ribu – Rp 2 juta/bulan (termasuk rekreasi keluarga).
Baca juga: PLN Sosialisasi Layanan Listrik dan PLN Mobile di Beranda IKN, Warga Desa Sukaraja Antusias
5. Kebutuhan Lain (Komunikasi, Perawatan Pribadi, Dana Darurat)
Paket data/internet: Rp 100 ribu – Rp 500 ribu/bulan.
Perawatan pribadi (skincare, obat-obatan): Rp 100 ribu – Rp 300 ribu/bulan.
Dana darurat (sakit, kebutuhan mendesak): Rp 500 ribu – Rp 1 juta/bulan.
Total Estimasi Biaya Hidup di IKN: Single (hemat): Rp 4,85 juta – Rp 7,25 juta/bulan.
Single (menengah): Rp 7 juta – Rp 10 juta/bulan. Keluarga kecil (3-4 orang): Rp 8,5 juta – Rp 14,5 juta/bulan. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perantau Wajib Tahu, Bocoran Biaya Hidup Per Bulan di IKN Tahun 2025"
Dampak IKN Kaltim, Pemerintah Gelontorkan Rp313,2 Miliar Tata Kawasan Sepaku hingga RTH dan Olahraga |
![]() |
---|
Jadwal Pendataan Penduduk di IKN Kaltim, Libatkan 840 Petugas Terlatih |
![]() |
---|
Hak Atas Tanah di IKN Kaltim Berjangka Waktu 95 Tahun Bukan Penyerahan Kekuasaan, Ada Kajian Hukum |
![]() |
---|
IKN Nusantara Mangkrak? Pemerintah Jawab dengan Memulai Tahap II Pembangunan KIPP IKN Kaltim |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.