Pandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kutim Terhadap Pelaksanaan APBD 2024, Ini 4 Poin Rekomendasinya

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2024 lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah para anggota dewan mendengarkan laporan pelaksanaan APBD 2024 tersebut, salah satunya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutim memberikan 4 poin rekomendasi yang tercantum dalam pandangan umum.

Dimana, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PPP, Joni bahwa pihaknya menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Stadion Kudungga Sangatta Jadi Tempat Olahraga yang Megah, Dispora Kutim: Setiap Hari Dibuka

"Rekomendasi kedua kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, khususnya pada pos Pendapatan Transfer, lain-lain pendapatan yang sah, dan belanja modal, agar lebih realistis dan terukur di masa mendatang," ujar Joni, Selasa (1/7/2025).

Lanjutnya, ia meminta agar pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak.

Terakhir, Fraksi PPP DPR Kutim juga mendukung penuh upaya pemerintah untuk terus menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Pasalnya, capaian realisasi PAD Kutim sangat signifikan, yaitu mencapai Rp 532,65 miliar atau 182,26 persen dari target yang ditetapkan. 

Oleh sebab itu, pelampauan target tersebut didorong oleh pendapatan
pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, bahwa menunjukkan adanya potensi besar yang dapat terus dioptimalkan. 

"Kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan PAD di tahun-tahun mendatang," imbuhnya.

Namun, yang menjadi perhatian serius bagi Fraksi PPP DPRD Kutim terdapat pada realisasi Pendapatan Transfer yang hanya mencapai Rp9,81 triliun atau 79,99 persen dari anggaran. 

Demikian pula dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang realisasinya hanya Rp91,98 miliar atau 18,30 persen dari target. 

"Kegagalan mencapai target pada dua pos pendapatan utama ini menyebabkan realisasi total pendapatan hanya 79,90 persen, sehingga kami meminta penjelasan rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pada pos-pos tersebut dan strategi pemerintah untuk mengantisipasi hal serupa di masa depan," pungkasnya. (*)