RSUD Paser Tidak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim. 

la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur. 

Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap.

"Sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono.

Baca juga: Ruangan CT Scan RSUD RAPB PPU Rampung Tahun Ini, Pengadaan Alat Diusulkan ke Bankeu Pemprov Kaltim

Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser.

la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.

Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. 

Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit
Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pelayanan kesehatan di Penajam Paser Utara cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya.

Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar.

Baca juga: Alat CT Scan di RSUD Harapan Insan Sendawar Kutai Barat Belum Bisa Difungsikan

la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. 

Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi (bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. 

“Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan
pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya.

Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang.

la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)