Pemkot Balikpapan Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Ormas Premanisme dan Pengganggu Investasi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi mengarah pada tindakan premanisme serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi daerah.

Hal ini dibeberkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kondusivitas kota yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, menyampaikan bahwa Satgas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca juga: Kesbangpol Balikpapan Usul Diskresi Tinggi Badan Calon Paskibraka Putri 2025

“Kita saat ini mau bentuk tim Satgas penanganan kegiatan-kegiatan ormas yang terafiliasi tindakan premanisme dan berpotensi mengganggu investasi daerah,” ujar Sutadi kepada TribunKaltim.co, Kamis (10/7/2025).

Meski Satgas masih dalam tahap pembentukan, Pemkot Balikpapan melalui Kesbangpol telah melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh ormas yang ada, baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang belum memiliki legalitas hukum.

“Kami tetap melakukan pembinaan kepada semua ormas, termasuk yang belum sah secara administrasi. Komunikasi terus kami bangun,” kata Sutadi.

Ia menekankan bahwa kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ormas, sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan kota.

“Perlu kerja sama dan kontribusi dari semua pihak. Ormas adalah bagian penting dari struktur sosial Balikpapan,” lanjutnya.

Baca juga: Pemberantasan Premanisme di Kaltim tak Hanya dalam Operasi Resmi, tapi Agenda Rutin Polisi

Kesbangpol juga rutin melakukan kunjungan ke sekretariat ormas sebagai bagian dari komunikasi langsung dan edukasi.

Sutadi menegaskan bahwa bila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka tindakan hukum maupun pendekatan persuasif akan diterapkan sesuai konteks.

“Kalau ada pelanggaran, tentu ada tindakan. Mungkin secara hukum atau persuasif, tergantung situasi,” tegasnya.

Kesbangpol pun mencermati adanya penolakan dari beberapa ormas terhadap keberadaan satu kelompok tertentu.

Masalah ini akan dibahas dalam forum resmi lintas institusi, seperti rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Polresta Balikpapan mengamankan seseorang yang mengaku berasal dari salah satu ormas, usai terindikasi melakukan pemalakan di sebuah tempat usaha. Namun, berdasarkan informasi dari para ketua ormas, pelaku bukan anggota resmi organisasi tersebut.