Mentan Amran Sulaiman Minta Masyarakat Tandai Merk Beras yang Tidak Sesuai Standar

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minta masyarakat tandai merk beras yang tidak sesuai standar.

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan sebanyak 212 merek beras yang produknya tidak sesuai standar atau berisi beras oplosan. 

212 merk itu ditemukan tak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Andi Amran Sulaiman mengungkap salah satu modusnya, yakni pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas beras sebenarnya atau sering disebut oplosan

Amran pun melakukan langkah tegas dalam membongkar praktik curang 212 mafia pangan dari 10 provinsi.

Baca juga: Bareskrim Periksa 4 Perusahaan Beras, 10 Merek Beras dan Produsen Diduga Langgar Mutu dan Takaran

Investigasi gabungan ini melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung.

Modus kejahatan mafia pangan berupa penjualan beras dengan mutu tak sesuai, berat tidak sesuai label, serta harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri Amran memberikan pesan kepada masyarakat selaku konsumen bahan pokok penting yang tentunya sangat dirugikan.

"Kepada seluruh saudaraku, sahabatku. Nanti mudah-mudahan ini sudah kita munculkan secara bertahap diperiksa," kata Mentan Amran Sulaiman di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/7/2025).

Pemerintah akan munculkan merek yang tidak sesuai standar.

"Mohon kepada pembeli nanti perhatikan merek yang dimunculkan di media-media seluruh Indonesia itu nanti kita munculkan secara bertahap yang diperiksa 2 hari yang lalu, itu akan kita munculkan merek apa saja," tambahnya.

Diharapkan informasi tersebut  diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak tertipu dengan mereknya.

"Kami sudah sebarkan, kami sudah periksa ini yang sosial standar, ini yang tidak sosial standar," tegas Menteri asal Sulawesi Selatan tersebut.

Selain itu, pemerintah sudah koordinasi serta berbicara langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf yang menangani.

"Mereka akan menindaklanjuti secara tegas dan independen," pungkasnya.