Akademisi Nilai Sikap Kritis Anggota DPRD Kaltim Perjuangkan Aspirasi Konstituen Wajar dan Berdasar

Sebelumnya diberitakan, Anggota dewan dari Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Abdulloh disorot setelah walk out saat rapat kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (14/7/2025) lalu.

Abdulloh memilih walk out atau meninggalkan ruangan karena menilai rapat tidak efektif.

Ia memilih pergi sebelum pertemuan bersama perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dari Bappeda, Inspektorat, hingga BPKAD itu selesai. 

“Rapat mestinya berguna dan menghasilkan keputusan. Tapi rapat kemarin ini bertele-tele dan tidak ada hasil,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dinamika pembahasan yang terselenggara bersama para pihak terkait tidak lagi menjunjung semangat keberpihakan pada aspirasi masyarakat.

Abdulloh juga mengkritik terbatasnya ruang bagi aspirasi masyarakat.

Terutama berkaitan dengan usulan hibah tempat ibadah, misalnya dan beberapa usulan lainnya.

Pokir seharusnya bisa mengakomodir seluruh aspirasi rakyat, terlebih DPRD saat reses juga sudah menyerap semua yang ada di masyarakat. 

Aspirasi warga, menurutnya tak semestinya dibatasi secara teknis atau administratif.

“Tapi kalau seperti sekarang, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan. Lebih baik saya keluar (walk out), dan sekaligus keluar dari keanggotaan pansus,” ujarnya.

Program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menurutnya selaras dengan apa yang diperjuangkannya.

Baca juga: DPRD Kaltim Peringatkan BPJN dan KSOP Soal Jembatan Mahakam, Abdulloh Wanti-wanti Penabrak Kabur

Sementara pihak Bappeda Kaltim tetap kekeh terkait pembatasan pada 3 item belanja daerah yakni bankeu, bansos dan hibah.

Perumusan hingga finalisasi kamu usulan pokir bersama DPRD juga telah dibahas dan disepakati bahwa tak ada 3 item tersebut.

Jangka waktu yang pendek dan keterbatasan fiskal karena penuhnya ruang, menjadi alasan tiga jenis belanja daerah ini urung masuk dalam kegiatan mendatang.

“Bukan ditiadakan. Tapi untuk bantuan keuangan, bansos dan hibah ya itu memang tidak kita programkan di perubahan, masalah waktu, kemudian juga alokasi anggaran kita di perubahan ini terbatas,” jelas Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, Selasa (15/7/2025).