Walikota Andi Harun Sidak SMP Negeri 8 Samarinda, Respons Keluhan Biaya Tes Psikologi Rp150 Ribu

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Keluhan dari salah satu orang tua siswa di SMP Negeri 8 Samarinda Seberang terkait daftar iuran seragam dan biaya tambahan lainnya kembali memantik perhatian publik.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah keberadaan tes psikologi senilai Rp150 ribu dalam daftar biaya perlengkapan sekolah yang totalnya mencapai sekitar Rp1,3 juta.

Kepada TribunKaltim.co, Selasa (15/7/2025), orang tua siswa yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya tidak mempermasalahkan biaya seragam.

Namun, ia mempertanyakan urgensi tes psikologi yang dikenakan saat anaknya telah dinyatakan lulus dan mendapatkan kelas.

Baca juga: Walikota Andi Harun Pilih Sekolah Pinggiran Samarinda untuk Luncurkan Buku Gratis

“Sebenarnya kalau seragam tidak masalah. Tapi kalau menurut saya, tes psikologi itu apakah diperlukan? Anak-anak juga sudah pada dapat kelas,” ujarnya saat dihubungi.

Kabar ini pun mencuat sampai ke telinga Walikota Samarinda Andi Harun.

Merespon hal tersebut, Andi Harun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (16/7/2025) ke sekolah SMP Negeri 8 Samarinda Seberang.

“Tindakan awal kami fokus pada perbaikan sistem SPMB. Setelah itu, kami juga menindaklanjuti ke persoalan-persoalan lain yang masih ada di bawahnya. Karena masih terdengar suara-suara di masyarakat terkait dugaan adanya praktik jual beli di lingkungan sekolah, maka seluruh aspek tersebut akan kita benahi secara menyeluruh,” tegas Andi Harun.

Baca juga: Walikota Andi Harun Luncurkan LKPD Gratis untuk Siswa di Samarinda, Hemat Rp70 Miliar

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil bukan hanya reaktif, melainkan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan dasar di Samarinda.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini berjalan secara administratif perlu dikaji ulang agar lebih akuntabel dan proporsional.

Sebagai langkah strategis, Andi Harun menyatakan telah memberikan mandat penuh kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk melakukan investigasi internal secara menyeluruh.

Tujuannya adalah mengidentifikasi seluruh aspek persoalan secara objektif dan merumuskan rekomendasi penyelesaian yang adil dan berimbang, dengan tidak menyudutkan sekolah, namun juga tidak mengabaikan suara orang tua siswa.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Samarinda Kaltim Ditunda, Walikota Andi Harun Beber Murni Kendala Teknis

“Kita harus mengambil posisi yang seimbang. Sebab, setiap informasi dari masyarakat harus kita kelola secara bijak. Tidak boleh terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan, karena kita semua memiliki tanggung jawab yang besar agar dunia pendidikan di Kota Samarinda berjalan dengan baik,” jelasnya.

Andi Harun memastikan bahwa pembenahan yang dilakukan tidak akan bersifat sektoral, tetapi menyeluruh dan terintegrasi di seluruh sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, terutama untuk jenjang SD dan SMP.

Terkait kondisi harga seragam yang berbeda-beda antar sekolah dan berpotensi menimbulkan kesan komersialisasi, Andi Harun menekankan pentingnya pengaturan yang adil dan transparan.