Walikota Andi Harun Luncurkan LKPD Gratis untuk Siswa di Samarinda, Hemat Rp70 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi meluncurkan kebijakan strategis berupa penyediaan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) gratis untuk siswa SD dan SMP di tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini menjadi solusi konkret untuk menghentikan praktik jual beli buku penunjang di sekolah.

Walikota Samarinda, Andi Harun, secara simbolis menyerahkan buku LKPD di SD Negeri 017 Bukuan, Kecamatan Palaran, pada Senin (14/7/2025).

“Untuk tingkat SD ada 7 paket dan SMP-nya ada 10 paket,” kata Andi Harun.

Baca juga: Sekolah di Samarinda Masih Menunggu Juknis Pembagian Buku Gratis Penunjang Gratis

Langkah ini diambil untuk meringankan beban orang tua siswa atas biaya tambahan pembelian buku, baik dari penerbit, fotokopi, maupun bentuk lainnya yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.

“Kita merespon dengan langkah konkret dan menyelesaikan masalah dengan melakukan pencetakan buku LKPD sendiri,” tegasnya.

Andi Harun menjelaskan, awalnya Pemkot Samarinda mempertimbangkan pembelian buku dari penerbit, namun setelah dihitung total anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp82 miliar.

Setelah dilakukan evaluasi dan rapat internal, Pemkot Samarinda akhirnya memutuskan mencetak sendiri buku LKPD dengan anggaran hanya sekitar Rp16 miliar.

Baca juga: Reaksi Walikota Samarinda Andi Harun soal Buku Ajar Siswa Gratis Bukan untuk Sekolah Swasta

“Akhirnya Pemkot Samarinda menyusun konsep buku dan cetak sendiri. Yang awalnya kita harus mengeluarkan lebih dari Rp 82 miliar uang kalau kita beli di penerbit dibanding kita cetak sendiri. Jadi kita melakukan penghematan lebih dari Rp 70 miliar,” ungkapnya.

Pemkot Samarinda melihat potensi besar pada guru-guru lokal yang memahami isi buku paket dan kurikulum.

Guru dinilai mampu menyusun sendiri konsep LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

“Setelah kita teliti dan rapat internal, ternyata guru kita memiliki kemampuan untuk menyusun konsepnya buku LKS-nya karena mereka sendiri yang mengajarkan referensi buku paket utamanya,” sambung Andi Harun.

Baca juga: Cetak LKPD Gratis Capai Rp15 Miliar, Pemkot Samarinda Pastikan Tak Ada Lagi Jual Beli Buku

Andi Harun menegaskan bahwa praktik jual beli buku di sekolah harus dihentikan.

Menurutnya, LKPD merupakan buku penunjang yang penting bagi siswa dan tidak bisa dihapus begitu saja.

Namun penyediaannya harus dilakukan secara bijak agar tidak membebani masyarakat.