Respons DPRD Kaltim Soal Polemik Beras Oplosan, 'Masyarakat Jangan Diam, Laporkan!'

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Begini respons DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait polemik beras oplosan, minta masyarakat tak berdiam diri dan melapor jika ada kecurigaan.

Sebelumnya pada Rabu (16/7/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejumlah produsen beras yang diketahui mengoplos produknya, kini mulai menarik barang mereka dari pasaran dan menyesuaikan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

"Alhamdulillah. Kemarin kami cek, merek yang sudah diumumkan itu mulai (menarik produk) meski belum seluruhnya dan mengganti harganya. Harganya kini sesuai standar dan kualitasnya juga disesuaikan," ungkap Amran.

Langkah tersebut merupakan respons terhadap temuan Kementerian Pertanian (Kementan) pada praktik pengoplosan beras oleh sejumlah pelaku usaha.

Baca juga: Beras Oplosan Bikin Warga dan Pedagang Resah, Begini Respons Pemerintah Daerah di Kaltim

Dari total 212 merek yang diperiksa, 26 produsen mengakui telah melakukan pelanggaran setelah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Melalui investigasi gabungan, Kementan buka-bukaan soal produk beras yang kurang dari 5 kilogram meskipun dikemas dengan keterangan demikian.

Bahkan, ada juga beras berkualitas rendah yang dikemas dan dijual seolah-olah beras premium!

Respons DPRD Kaltim

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo memberikan pandangannya terkait temuan produk yang diindikasi sebagai beras oplosan tersebut.

Ia berpendapat bahwa pengawasan dalam distribusi pangan seharusnya dilakukan dengan ketat, supaya mencegah praktik kecurangan seperti itu tidak kembali terjadi hingga merugikan masyarakat.

“Beras oplosan ini mirip seperti pengoplosan BBM, distribusi yang tidak diawasi ketat membuat kecurangan terus berulang dan masyarakat selalu jadi pihak yang dirugikan,” katanya pada Rabu (16/7/2025).

Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN-NasDem ini menilai bahwa beras oplosan merupakan kejahatan sistematis yang perlu dihentikan. 

Menurut Sigit, masyarakat bisa saja menjadi korban sebab terbiasa membeli produk kemasan tanpa memeriksa isinya.

“Kadang-kadang produk yang kita pakai sehari-hari, sudah dianggap benar saja karena sudah dikemas. Padahal bisa saja isinya tidak sesuai label,” ucapnya.

Kondisi ini tentu saja memprihatinkan. Karena itulah, ia meminta ketegasan pemerintah daerah serta instansi terkait di Kaltim agar segera memperkuat sistem pengawasan pangan dari hulur ke hilir.

Baca juga: Beras Premium Mendadak Raib, Merek-Merek Ternama Lenyap di Tengah Isu Oplosan