Negara Berpotensi Kehilangan Rp7,68 Triliun Imbas Tarif Masuk Produk AS Nol Persen

Produk ini dikenakan tarif 50 persen dan pungutan tarif yang diterima negara sebanyak 1,55 miliar dollar AS.

Selanjutnya, produk suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor (HS 8708) nilai impornya 134,27 juta dollar AS.

Baca juga: Harga iPhone Makin Murah? Ekonom Beber Dampak Indonesia Bebaskan Tarif Impor Amerika

Produk ini dikenakan tarif 10 persen dan pungutan tarif yang diterima negara sebanyak 1,34 miliar dollar AS.  

Dari tiga produk dengan tarif dan nilai impor tertinggi itu saja, Indonesia berpotensi kehilangan 10,64 miliar dollar AS atau setara Rp 173,43 triliun karena tarif bea masuk produk-produk tersebut sebesar 0 persen.

Sementara itu, menurut Center of Economic and Law Studies (Celios) potensi penerimaan negara yang hilang akibat tarif 0 persen pada produk-produk AS ini mencapai Rp 7,68 triliun per tahun.

Angka perkiraan ini didapatkan dengan mengolah data 96 produk impor Indonesia dari AS yang datanya didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi potensi kehilangan pendapatan bea masuk Rp 7,68 triliun per tahunnya," ungkap Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Jumat (18/7/2025).

Bhima melanjutkan, kesepakatan dagang yang menghasilkan tarif 0 persen bagi produk AS di Indonesia dan tarif 19 persen bagi produk Indonesia di AS sebenarnya lebih merugikan Indonesia karena berisiko tinggi untuk neraca dagang Indonesia, pelebaran defisit migas, hingga meningkatkan postur subsidi APBN.

Dari kesepakatan ini, impor produk dari AS akan membengkak. Salah satunya dari sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia seperti gandum, serta produk farmasi.

"Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai 5,37 miliar dollar AS setara Rp 87,3 triliun," kata Bhima.

Tidak hanya itu, kesepakatan Indonesia yang akan membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS juga dapat menyebabkan postur subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk energi meningkat tajam.

Adapun alokasi subsidi energi yang sedang diajukan pemerintah untuk RAPBN 2026 sebesar Rp 203,4 triliun.

Namun menurut Bhima angka tersebut tidak cukup menutupi peningkatan subsidi energi akibat kesepakatan dengan AS.

"Setidaknya butuh Rp 300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan tarif bea masuk 0 persen ke produk-produk AS yang masuk ke Indonesia.