Nasdem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN, Pembangunan sudah Habiskan Anggaran Rp 130 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan IKN Kaltim telah menelan anggaran lebih dari Rp 130 Triliun namun hingga saat ini status sebagai Ibu Kota Negara masih belum ada penetapan resmi. 

Nasdem mengusulkan dua opsi terkait IKN Kaltim agar pembangunan yang telah menelan anggaran besar tersebut tidak mubazir.

Salah satu usulannya adalah mendorong Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Kementerian agar berkantor di IKN Kaltim.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan IKN sebagai Ibu Kota Negara. 

Baca juga: Jokowi Tanggapi soal Upacara HUT Ke-80 RI Tidak Digelar di IKN

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa langkah hukum dan administratif sangat dibutuhkan untuk memastikan IKN benar-benar aktif sebagai pusat pemerintahan baru.

Minggu (20/7/2025), Rifqi mengatakan, "Ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai NasDem. 

Opsi pertama adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keppres terkait IKN sebagai Ibu Kota Negara." 

Menurut Rifqi, penerbitan Keppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. 

Tanpa Keppres itu, status IKN secara hukum belum sah berfungsi sebagai ibu kota.

"Aktif tidaknya IKN sebagai Ibu Kota Negara dasarnya adalah Keppres," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, NasDem juga menyarankan agar Wakil Presiden dan sejumlah kementerian/lembaga mulai dipindahkan dan berkantor di IKN, untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap pemindahan ibu kota.

"Kenapa opsi ini kami sampaikan? Karena IKN telah menelan anggaran lebih dari Rp130 triliun dari APBN," jelas Rifqi.

Rifqi menambahkan, secara infrastruktur, kawasan IKN saat ini sudah cukup siap.

Setidaknya, ada fasilitas yang bisa menampung lebih dari 10 ribu aparatur sipil negara (ASN).

Namun, ia mengingatkan, apabila Presiden tak segera mengambil keputusan, infrastruktur yang telah dibangun itu bisa menjadi beban baru akibat biaya operasional yang tinggi namun tidak digunakan secara optimal.

"Kalau Presiden tidak cepat memutuskan, maka infrastruktur yang sudah terbangun itu dana operasionalnya tinggi dan mubazir," tandasnya.

IKN Dikebut dengan Ratusan Triliun Tanpa Keppres

Pemerintah telah mengucurkan dana besar untuk pembangunan tahap awal IKN di Kalimantan Timur.

Proyek strategis nasional ini dirancang sebagai solusi atas beban Jakarta yang dianggap terlalu padat dan rentan secara ekologis.

Namun, hingga pertengahan 2025, belum ada Keppres yang resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota pengganti Jakarta.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama menjelang masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.

NasDem menjadi partai politik pertama yang secara terbuka mendorong agar pengaktifan IKN dipercepat dan diperkuat secara hukum dan kelembagaan.

Progres Pembangunan IKN

Progres pembangunan IKN telah mencapai 80 persen yang mencakup tiga batch. 

Di antaranya pembangunan Istana Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara dan fasilitas pendukungnya sudah tuntas.

Kemudian Kantor Kementerian Koordinator. Dari empat perkantoran Kementerian Koordinator, tiga di antaranya sudah tuntas dan sebagian telah dioperasikan.

Satu lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

Saat ini pembangunan tengah memasuki tahap kedua periode 2025-2029 dengan fokus pada pembangunan ekosistem lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Komisi Yudisial.

Gibran Tinjau IKN

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada pada Rabu (28/05/2025).

Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu.

“Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/05/2025).

Ada sejumlah titik yang ditinjau oleh Gibran. Titik pertama adalah Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70 persen.

Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.

Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung (progres 42,67 persen).

Rumah susun (rusun) ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.

Baca juga: Alasan Prabowo Tidak Upacara HUT RI 2025 di IKN Kaltim, Kata Wamensesneg soal Gibran Upacara di Mana

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Rp130 Triliun Terancam Mubazir, NasDem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN