Pemkot Samarinda Serius Perkuat 59 Koperasi Merah Putih Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan berbasis kelurahan.

Dalam agenda Launching Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, Senin (21/7), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa koperasi bukanlah instrumen program sementara, melainkan bagian dari agenda strategis nasional yang perlu dijalankan secara aktual dan berkelanjutan.

Baca juga: Proyek Insinerator Dimulai Agustus 2025, Pemkot Samarinda Intensifkan Dialog Terbuka dengan Warga

“Intinya, di Samarinda sudah ada 59 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk dan dalam kondisi siap. Sekarang, oleh pemerintah pusat diminta agar di Kaltim ada satu percontohan, dan Gubernur menyebut yang paling siap itu Kelurahan Lempake,” jelas Marnabas. 

Menurut Marnabas, kesiapan Lempake bukan tanpa alasan. Selain memiliki basis wilayah pertanian yang kuat, Lempake juga berada dalam posisi strategis yang tidak jauh dari pusat kota. Hal ini membuka peluang besar untuk aktivitas distribusi dan layanan koperasi yang beragam. 

“Di sini punya spesifik khusus karena ini daerah pertanian, bisa jual pupuk. Kemudian tidak jauh juga dari kota. Klinik dan apotek bisa jalan, sembako juga bisa jalan, Pos juga masuk, perbankan untuk Laku Pandai-nya, dan LPG juga beberapa. Alhamdulillah beberapa kegiatan bisa berjalan di sini,” ujarnya.

Lebih dari sekadar tempat peluncuran, Lempake kini menjadi pusat model pemberdayaan ekonomi lokal yang diproyeksikan akan direplikasi ke 58 kelurahan lainnya di Samarinda. 

“Kita berharap setelah ini kita bergerak ke 58 kelurahan lainnya. Jadi tidak perlu lagi mereka nanti berbelanja ke luar daerah, cukup ke Lempake, karena orang luar saja sudah mulai berbelanja di sini,” kata Marnabas. 

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam tata kelola koperasi. Menjawab kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan struktur kepengurusan oleh lingkaran keluarga, Marnabas menegaskan bahwa sistem sudah dirancang untuk mencegah praktik nepotisme. 

“Tidak bisa. Karena pembentukannya sudah ditekankan jangan sampai ketuanya bapaknya, bendahara istrinya, pengurus anaknya. Karena sudah di-wanti-wanti. Tadi malam juga sudah dikumpulkan di Puri Senyiur dan ditekankan supaya jangan,” tegasnya.

Namun begitu, Marnabas menegaskan bahwa semangat pengabdian dalam koperasi tetap disertai penghargaan dalam bentuk insentif wajar. 

“Tapi ingat, pengabdian mereka juga ada profit. Jadi tidak semuanya. Seperti BUMD juga, sebagian cari profit, sebagian untuk sosial,” jelasnya. 

Sebagai bentuk konkret penguatan, Marnabas menyampaikan bahwa pelatihan untuk seluruh koperasi di Samarinda sudah berjalan, dan Lempake dijadikan sebagai role model penguatan sistem kelembagaan.

Ia menambahkan, keterlibatan lembaga keuangan seperti BNI sangat diharapkan untuk mendorong akses permodalan koperasi secara menyeluruh. 

“Tinggal contoh penguatannya seperti ini. Kita tunjukkan bahwa modal usaha dan sebagainya nanti bagaimana agar perbankan bisa bantu,” ucapnya.

Pemerintah Kota juga menetapkan tahapan evaluasi berkala guna memastikan keberlanjutan koperasi ini berjalan sesuai arah transformasi ekonomi lokal.