Respons tak Terduga Kaesang Soal Gibran Berkantor di IKN atau Papua, Ketum PSI: Supaya Merasakan

TRIBUNKALTIM.CO - Tengok respons tak terduga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep soal Wapres Gibran berkantor di IKN atau Papua.

Ketum PSI, Kaesang Pangarep yang tak lain merupakan adik kandung wapres, mendukung hal tersebut agar semua pihak merasakan bertugas di daerah.

Secara gamblang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Baca juga: Soal Gibran Berkantor di IKN, Istana Bantah Rencanakan Bikin Aturan Khusus

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Wilayah ini kaya akan budaya, sejarah, dan sumber daya alam yang luar biasa.

Menurut adik Gibran itu, usulan tersebut layak dipertimbangkan agar kakak sulungnya itu turut merasakan suasana berkantor di daerah-daerah.

“Ya supaya semuanya juga merasakan,” ujar Kaesang saat ditemui di Kantor DPP PSI, Senin (28/7/2025).

Kaesang juga merespons munculnya usulan agar Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan moratorium terhadap IKN.

IKN merupakan ibu kota baru yang sedang dibangun di Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo beserta jajarannya telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. 

"Saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” tandas dia.

Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penempatan kantor Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dia mengaku siap untuk bertugas di mana pun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana saja,” ujar Wapres Gibran usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025).

Baca juga: Tanggapi Soal Berkantor di Papua dan IKN Kaltim, Gibran: Pindah-pindah Terus

Wapres menekankan bahwa penentuan lokasi tugas sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Termasuk, jika dirinya diminta berkantor di IKN atau wilayah lain seperti Papua.

"Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap," tegasnya.