Respons tak Terduga Kaesang Soal Gibran Berkantor di IKN atau Papua, Ketum PSI: Supaya Merasakan

TRIBUNKALTIM.CO - Tengok respons tak terduga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep soal Wapres Gibran berkantor di IKN atau Papua.

Ketum PSI, Kaesang Pangarep yang tak lain merupakan adik kandung wapres, mendukung hal tersebut agar semua pihak merasakan bertugas di daerah.

Secara gamblang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Baca juga: Soal Gibran Berkantor di IKN, Istana Bantah Rencanakan Bikin Aturan Khusus

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Wilayah ini kaya akan budaya, sejarah, dan sumber daya alam yang luar biasa.

Menurut adik Gibran itu, usulan tersebut layak dipertimbangkan agar kakak sulungnya itu turut merasakan suasana berkantor di daerah-daerah.

“Ya supaya semuanya juga merasakan,” ujar Kaesang saat ditemui di Kantor DPP PSI, Senin (28/7/2025).

Kaesang juga merespons munculnya usulan agar Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan moratorium terhadap IKN.

IKN merupakan ibu kota baru yang sedang dibangun di Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo beserta jajarannya telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. 

"Saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” tandas dia.

Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penempatan kantor Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dia mengaku siap untuk bertugas di mana pun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana saja,” ujar Wapres Gibran usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025).

Baca juga: Tanggapi Soal Berkantor di Papua dan IKN Kaltim, Gibran: Pindah-pindah Terus

Wapres menekankan bahwa penentuan lokasi tugas sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Termasuk, jika dirinya diminta berkantor di IKN atau wilayah lain seperti Papua.

"Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap," tegasnya.

Menurutnya, fleksibilitas dalam bekerja merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi Presiden.

“Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ungkapnya.

"Ya contohnya hari ini, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), kunjungan ke Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis," tuturnya.

Gibran: Pindah-pindah Terus

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal usulan agar ia berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tanggapan Gibran ini terkait usulan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

Gibran menyatakan siap bertugas dan berkantor di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Istana Tegaskan Tidak Ada Moratorium Pembangunan IKN, DPR RI Desak Percepatan Perpindahan

Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, dari mulai Papua hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," ujar Gibran, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).

Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Dirinya memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

"Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden," ujar Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyampaikan bahwa dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal.

"Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," ujar dia.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.

Yusril menyebutkan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.

"Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril.

Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

Ia menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.

Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Wapres Gibran Rakabuming Raka harus segera ngantor di IKN.

Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir.

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," ujar Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Progress Pembangunan IKN

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7/2025), Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan dengan tegas, "Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya."

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk usulan dari Partai Nasdem.

Partai Nasdem sebelumnya mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) penetapan IKN sebagai ibu kota negara.

Namun, jika belum memungkinkan, Nasdem menyarankan diberlakukannya moratorium pembangunan IKN untuk sementara waktu.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, beralasan bahwa pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

Ia bahkan menyarankan agar IKN sementara difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sementara Jakarta tetap menjadi ibu kota negara melalui revisi UU Nomor 3 Tahun 2022.

Usulan ini bertujuan untuk menghindari polemik berkepanjangan dan mencegah infrastruktur IKN yang sudah dibangun menjadi terbengkalai.

Sarpras Inti Rampung 3 Tahun

Meski menghargai semua pendapat dan masukan masyarakat, pemerintah tetap pada fokus utamanya: menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti dalam waktu tiga tahun ke depan.

"Berkenaan dengan IKN, tentu kami menerima semua pendapat masukan apapun itu," kata Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa saat ini, Otorita IKN dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Pesan Prabowo Subianto, Sarana Prasarana Inti IKN Nusantara di Kaltim Selesai dalam 3 Tahun ke Depan

Fokus utama pembangunan adalah infrastruktur dasar seperti kantor-kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ini adalah sarana-prasarana yang menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keppres pemindahan ibu kota," jelas Prasetyo.

Tidak ada perubahan atau pengaturan baru khusus terkait IKN. Komitmen pemerintah tetap pada percepatan pembangunan infrastruktur esensial agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal di lokasi baru.

“Sekarang, kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” pungkas Prasetyo.

Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa proyek IKN akan terus berjalan, mewujudkan visi Indonesia untuk memiliki ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan.  (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kaesang Pangarep Dukung Wapres Gibran Berkantor di IKN hingga Papua