Pengibaran Bendera One Piece dari Dunia Anime ke Realitas Sosial, Refleksi Kekecewaan Publik

“Secara pribadi, munculnya bendera One Piece tidak boleh lebih tinggi dari Merah Putih. Karena bendera Merah Putih menjadi bagian dari lambang kesatuan negara,” tutur Riko Noviantoro

Jika dilanggar, pelaku bisa dikenai Pasal 66, yang mengatur sanksi pidana hingga lima tahun atau denda Rp 500 juta atas penghinaan terhadap simbol negara.

Dari Dunia Anime ke Realitas Sosial

Riko menilai, maraknya bendera One Piece bukan hanya cermin kecintaan pada budaya pop Jepang, melainkan juga refleksi kekecewaan publik terhadap situasi nasional. 

“Munculnya bendera One Piece merupakan simbol kritik publik terhadap situasi sosial. Tentu kritik itu lebih ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara,” ujar Riko Noviantoro

Ia mengaitkan fenomena ini dengan kemunculan simbol Garuda “Indonesia Darurat” yang sempat viral sebelumnya, sebuah ekspresi sosial yang patut ditafsirkan bukan sebagai ancaman, melainkan panggilan untuk perbaikan.

Pemerintah, menurutnya, tidak bisa semata-mata melihat simbol-simbol ini sebagai pelanggaran hukum.

Baca juga: 39 Calon Pasukan Pengibar Bendera Balikpapan Dilatih Jiwa Korsa

Ekspresi publik, meskipun berbentuk lambang dari dunia fiksi, tetap merupakan bagian dari dinamika masyarakat. 

Namun, ketika pengibaran bendera One Piece berada dalam ruang publik dan bersinggungan dengan simbol kenegaraan, masyarakat harus paham batasannya.   Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Arti Mengibarkan Bendera One Piece yang Ramai di HUT ke-80 RI".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai Bendera One Piece Dikibarkan Jelang HUT ke-80 RI, Apa Maknanya?."