Struktur PDIP Terbaru Periode 2025-2030, Megawati Ketua Umum, Hasto Kristiyanto Tak Lagi Jadi Sekjen

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah struktur PDIP terbaru periode 2025-2030, Megawati Ketua Umum, Hasto Kristiyanto tak lagi Sekjen. 

Struktur PDIP terbaru periode 2025-2030 ini dibacakan langsung oleh Megawati sebelum penutupan Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Dalam daftar pengurus DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP.

Posisi Hasto yang baru mendapat amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto dirangkap oleh Megawati.

Baca juga: Posisi PDIP usai Megawati Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum, Oposisi atau Koalisi?

Berikut Daftar Susunan DPP PDIP seperti dilansir Tribun-Bali.com di artikel berjudul Breaking News, Daftar Susunan DPP Hasil Kongres 6 PDIP di Bali, Posisi Sekjen Dirangkap Ketum:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun 

Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul

Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus

Ketua Bidang Ideologi: Djarot

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera

Ketua Bidang SDM : Said Abdullah

Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar

Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah 

Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly

Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaya Purnama/Ahok: 

Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri

Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini

Ketua BidangIndustti & Perdagangan: Darmadi Duriat

Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning

Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan&Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo

Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti

Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

Ketua Bidang Pertanian & Pangan: Sadarestu

Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri

Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga

Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi

Sekretaris Jenderal: Masih dirangkap oleh Ketum.

Wasekjen Bidang Internal : Dolfie 

Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut

Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu

Wasekjen Bidang Sekretatiat: Aryo Adi

Bendahara Umum: Oly Dondokambay

Baca juga: Tiap Malam Berzikir, Megawati Soekarnoputri Menangis Sambut Hasto, Minta Kader PDIP Tidak Takut

Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen

Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike 

Itulah tadi struktur PDIP terbaru periode 2025-2025, Megawati Ketua Umum, Hasto Kristiyanto tak lagi Sekjen. 

Oposisi atau Koalisi?

Kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri, PDIP menegaskan status partainya, koalisi atau oposisi?

PDIP dipastikan tidak akan berada di posisi koalisi maupun oposisi.

Megawati menyatakan bahwa PDIP akan berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.

“Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati dalam pidato politiknya saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.

Namun, dia memastikan bahwa PDIP akan bersikap tegas serta kritis jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelas Megawati.

Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.

Dia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegas Presiden ke-5 RI itu, seperti dilansir kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 partai yang digelar sejak Jumat (1/8/2025) di Bali.

Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut bahwa seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.

Baca juga: Tak Hanya Jokowi, PDIP Klaim Ada Upaya Pelemahan Politik Partai, Ditarget Suara 7 Persen di 2029

“Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,” kata Komarudin.

Setelah pengukuhan, agenda kongres dilanjutkan dengan pembentukan komisi untuk menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai ke depan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram