Badai PHK di Indonesia, Aksi Demo hingga Ramai-ramai Cairkan Dana JKP di BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNKALTIM.CO - Jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun ini terus naik.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut ada lima penyebab angka PHK semakin naik.

Mulai dari karena penurunan daya beli masyarakat hingga tarif resiprokal.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Januari-Juni 2025, jumlah pekerja di PHK mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Kenaikannya mencapai 32,19 persen dari 32.064 pekerja terkena PHK pada Januari-Juni 2024, menjadi 42.385 pada periode yang sama tahun ini.

Baca juga: PHK Pekerja Januari-Juni 2025 Naik, Wamenaker Noel Ebenezer Beber 2 Faktor Pendorong Pemutusan Kerja

Lonjakan PHK juga terlihat dari data BPJS Ketenagakerjaan, di mana banyak pekerja yang di PHK mencairkan dana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, total klaim manfaat JKP yang dibayarkan pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai Rp 442,94 miliar. 

“Angka ini mengalami lonjakan 114 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu,” terang Oni dikutip dari Kontan, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, lonjakan klaim ini sudah diantisipasi melalui pengelolaan dana yang adaptif terhadap kondisi pasar. 

Ia mengatakan, mayoritas dana JKP saat ini memang masih diinvestasikan dalam instrumen deposito.

“Namun saat suku bunga perbankan mengalami tren penurunan, alokasi dana kami lakukan switching ke Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek hingga menengah agar imbal hasil tetap optimal,” tegasnya.

Aksi Demo

Pada Senin (4/8/2025), puluhan buruh demo di depan PT Wings Grup di Jl Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Unjuk rasa ini menyusul setelah lima orang buruh pekerja PT Wings Grup diduga di PHK sepihak.

Pengunjuk rasa tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan partai Buruh.

Baca juga: 9,5 Juta Orang Kelas Menengah Indonesia Turun Jadi Miskin, Bikin Efek Domino di Dunia Usaha

Ketua FSPMI Gowa, Muhammad Taufik mengaku unjuk rasa ini untuk menyampaikan aspirasi para buruh.

Namun, ia menyayangkan penghadangan kelompok diduga mengatasnamakan masyarakat Bontomarannu.

"Kami hanya ingin menuntut keadilan dan tanggungjawab agar para pekerja yang di PHK dapat bekerja kembali," ucapnya.

Akibat Kondisi Global

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengklaim lonjakan PHK dipengaruhi oleh situasi global yang tidak stabil.

Dampak dari kondisi global tersebut dirasakan paling besar oleh sektor manufaktur dalam negeri yang kemudian memicu gelombang PHK.

"Dampak perang global hari ini perang tarif ini kan kita enggak bisa menutup mata terhadap kejadian itu," kata Noel, sapaan akrabnya, ketika ditemui di kantor BRIN, MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Noel menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini.

Ia meminta publik untuk tidak beranggapan seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa pun dalam merespons kondisi tersebut.

"Kondisi global hari ini memang tidak baik-baik aja. Kita tidak boleh juga seakan-akan bahwa pemerintah sedang tidak melakukan apa-apa," ujar Noel.

Meski angka PHK meningkat, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa serapan tenaga kerja di beberapa daerah juga mengalami kenaikan.

Baca juga: 1.460 Pekerja di Kaltim Terkena PHK Periode Januari hingga Juni 2025, Terbanyak ke-9 di Indonesia

Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat tercatat membuka lebih banyak lapangan kerja.

Selain itu, ia mengatakan Pemerintahan Prabowo Subianto juga telah membuat terobosan untuk mengantisipasi PHK seperti merevisi atau menghapus regulasi yang menyebabkan timbulnya PHK tersebut.

Peraturan yang direvisi itu contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permenda) Nomor 8 Tahun 2024.

"Yang pasti Pemerintahan Pak Prabowo sudah melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Makanya ada regulasi-regulasi yang kiranya menghambat usaha, ya kami coba revisi atau kalo enggak dihapus," ujar Noel.

Penyebab Banyaknya PHK

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut 5 penyebab angka PHK semakin naik.

1. Penurunan daya beli masyarakat

Bhima mengungkapkan adanya penurunan daya beli masyarakat yang semakin besar.

"Penurunan daya beli masyarakat, khususnya di kelompok menengah ke bawah, semakin besar," kata Bhima.

2. Adanya perfect storm di industri padat karya

Perfect storm adalah situasi ketika beberapa faktor negatif atau krisis terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk sehingga menciptakan dampak yang lebih besar.

"Adanya perfect storm di pelaku industri padat karya, seperti mulai dari berkurangnya ekspor, pasar dalam negeri yang diserbu barang impor, serta naiknya beban biaya operasional," jelas Bhima.

3. Efisiensi belanja pemerintah

Bhima mengungkapkan, adanya efisiensi belanja pemerintah juga memicu berkurangnya pekerja di sektor perhotelan dan industri MICE.

MICE adalah sektor dalam industri pariwisata yang berfokus pada penyelenggaraan acara-acara bisnis dan pertemuan skala besar.

4. Tingginya suku bunga kredit

Meski bunga acuan turun, suku bunga kredit di Indonesia masih tergolong tinggi.

Masyarakat Indonesia mesti merogoh uang yang lebih besar untuk membayar cicilan.

Selain itu, para pelaku usaha pun juga menanggung bunga yang tinggi.

5. Antisipasi tarif resiprokal

Bhima menyampaikan, sebagian pelaku usaha sudah mengantisipasi tarif resiprokal ekspor ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen.

Hal itu mereka lakukan dengan memangkas jumlah tenaga kerja. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pak Prabowo, Sudah Banyak Masyarakat RI di PHK, Ramai-ramai Cairkan Dana di BPJS hingga Demo

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram