Mantan Bupati Pangandaran Tantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba Jaring Apung

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Bupati Pangandaran sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mencabut izin keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.

Tantangan mantan Bupati Pangandaran agar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mencabut izin keramba jaring apung di Pantai Pangandaran ini lantaran keberadaan KJA melanggar sejumlah aturan.

Persoalan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran ini sebelumnya juga menjadi sorotan saat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti walk out saat rapat membahas KJA ini.

Pangandaran adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Baca juga: Viral Susi Pudjiastuti Walk Out, Eks Menteri KKP Soroti Izin Keramba Jaring Apung di Pangandaran

Pantai Pangandaran terletak di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Pantai Pangandaran menghadap langsung ke Samudra Hindia dan berada sekitar 223 km dari Bandung serta 400 km dari Jakarta

Keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran ini disebut melanggar sejumlah aturan mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.

"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar (grup TribunKaltim.co) melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.

Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin. 

Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.

"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai.

Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.

Menurut Jeje pernah menjabat sebagai Bupati Pangandaran dua periode dan sempat menjadi calon gubernur, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik. 

Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.