Mantan Bupati Pangandaran Tantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba Jaring Apung

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Bupati Pangandaran sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mencabut izin keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.

Tantangan mantan Bupati Pangandaran agar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mencabut izin keramba jaring apung di Pantai Pangandaran ini lantaran keberadaan KJA melanggar sejumlah aturan.

Persoalan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran ini sebelumnya juga menjadi sorotan saat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti walk out saat rapat membahas KJA ini.

Pangandaran adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Baca juga: Viral Susi Pudjiastuti Walk Out, Eks Menteri KKP Soroti Izin Keramba Jaring Apung di Pangandaran

Pantai Pangandaran terletak di Desa Pananjung dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Pantai Pangandaran menghadap langsung ke Samudra Hindia dan berada sekitar 223 km dari Bandung serta 400 km dari Jakarta

Keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran ini disebut melanggar sejumlah aturan mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.

"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar (grup TribunKaltim.co) melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.

Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin. 

Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.

"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai.

Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.

Menurut Jeje pernah menjabat sebagai Bupati Pangandaran dua periode dan sempat menjadi calon gubernur, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik. 

Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," ucap Jeje.

Aksi Walk Out Susi Pudiastuti

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan KJA.

Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo

Aksi Susi Pudjiastuti walk out dan meninggalkan ruang rapat pertemuan yang digelar di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat) Pangandaran, Rabu (6/8/2025) jadi viral.

Aksi walk out dilakukan Susi Pudjiastuti ini terkait izin yang diberikan kepada tiga perusahaan untuk keramba jaring apung di Pangandaran. 

Melalui media sosial X, Susi menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik untuk mengungkap siapa saja pihak di balik perusahaan pemilik KJA tersebut.

Apa Itu Keramba Jaring Apung?

KJA merupakan sistem budi daya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah yang diapungkan di atas permukaan air, biasanya di sungai, danau, waduk, atau laut. 

Jaring ini biasanya dipasang pada kerangka yang terbuat dari kayu, bambu, atau besi, dan ditambatkan dengan jangkar atau pelampung agar tetap stabil di tempatnya. 

Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta adanya evaluasi menyeluruh karena area Pangandaran dikenal sebagai kawasan pariwisata, bukan budidaya.

Tiga perusahaan, yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi, disebut Susi sebagai pemilik KJA yang izinnya perlu dipertanyakan. 

Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.

"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo," tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mengatakan bahwa izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran perlu dievaluasi. 

Dikatakan Dedi, Pangandaran juga sudah sejak lama dikenal sebagai pantai wisata, bukan budidaya ikan.

"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi. 

Dedi pun menegaskan jika izin KJA yang sudah dikeluarkan, harus dilakukan evaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik.

"Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sehingga dalam pandangan saya, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi," katanya. 

PT PBS Siap Dievaluasi

Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menegaskan, pihaknya siap mengikuti evaluasi pemerintah terkait keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran. 

Hal itu disampaikannya menyusul berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari Susi Pudjiastuti serta Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata.

"Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang," ucap Fiar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan lain yang disebutkan Susi Pudjiastuti.

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Ditantang Mantan Bupati Pangandaran Berkaitan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur.