DPRD Kaltim Kritik Permintaan Maaf Unmul ke Wagub Seno Aji soal Aksi Mahasiswa, Dinilai Berlebihan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu kritik sikap Wakil Gubernur Seno Aji setelah pertemuan bersama pihak Universitas Mulawarman (Unmul) yang meminta maaf terkait aksi mahasiswa.

Bahar, sapaan akrabnya, menerima informasi bahwa hal ini diduga berawal pesan yang meminta permintaan maaf pihak rektorat dan para pihak terkait ke Wagub Kaltim pasca-menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025. 

Dia menekankan, agar pihak Unmul tak perlu sampai meminta maaf, sebenarnya. Meski, hal tersebut telah terjadi.

Wakil Rektor IV Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Dr. Ir. Nataniel Dengen bersama jajarannya didampingi pula Dekan FKIP, Prof. Susilo bertemu Wagub Kaltim, Seno Aji pada 5 hari lalu, tepatnya 7 Agustus 2025.

Baca juga: DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-29, 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Dua Ranperda Strategis

Pertemuan membahas terkait PKKMB Unmul, di mana ada aksi melakukan balik badan, hingga nyanyian lagu–lagu perjuangan mahasiswa yang mestinya, menurut Bahar tak usah ditanggapi berlebihan.

“Kalau saya rektor dan dekan tak perlu minta maaf, itu berlebihan. Kan itu ekspresi mahasiswa, aman. Harusnya Pak Seno menyambut baik, berterima kasih, dan ini respons teman–teman (mahasiswa) merupakan bagian evaluasi pemerintah, mungkin ada yang belum tersampaikan,” ungkap Bahar ditemui TribunKaltim.co, Selasa (12/8/2025).

Bahkan informasi yang didapat Bahar, ada pesan singkat, jika tak ada permintaan maaf, evaluasi terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) akan dilakukan pihak Pemprov Kaltim.

Hal ini juga diduga imbas ekspresi mahasiswa FKIP Unmul pada PKKMB 2025 di GOR 27 September, minggu lalu.

Dia mengatakan, aneh jika dana APBD yang mesti digelontorkan untuk membantu pendidikan mahasiswa, kini akan dievaluasi dan menyasar ke fakultas tertentu yang kebetulan tersorot di PKKMB Unmul 2025.

Baca juga: Pansus DPRD Kaltim Bedah Perda dan Draf Ranperda Pendidikan, Dorong Transformasi yang Adaptif

Sebenarnya mesti memahami, beliau sebagai Wagub diamanahkan uang rakyat untuk mengelola dan didistribusikan, jika akan dievaluasi UKT-nya salah.

"Ada fakultas yang akan dievaluasi dalam hal ini FKIP, itu salah. Ingat ini bukan uangmu,” tegasnya.

Pejabat birokrat menurut Bahar, mengingatkan agar tak semena–mena dalam mengelola APBD, terlebih berkaitan dengan program yang menyasar langsung ke kebutuhan dasar masyarakat.

Program unggulan Gratispol pendidikan mestinya bisa dijalankan dan menjadi evaluasi ketika program ini belum menyeluruh dijalankan pada tahun pertamanya.

“Mestinya uang rakyat didistribusikan kepada rakyat yang betul–betul membutuhkan, apa yang dibutuhkan, program apa yang mesti dievaluasi. Jangan sampai nanti jadi seperti Bupati Pati, di demo warganya,” pungkas Bahar. (*)