Bukan Tenaga Medis, Erick Thohir Beber Alasan Pilih TNI - Polri Jadi Koordinator Vaksinasi Massal

TRIBUNKALTIM.CO - Bukan tenaga medis, Erick Thohir beber alasan pilih TNI - Polri jadi koordinator vaksinasi massal.

Jika tak ada kendala, vaksinasi massal Virus Corona atau covid-19 bisa dilakukan Februari tahun depan.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan covid-19 Erick Thohir menunjuk TNI dan Polri sebagai koordinator vaksninasi massal.

Diketahui, saat ini Bio Farma bersama Sinovac asal China sedang menjalankan uji klinis tahap III vaksin Virus Corona di Jawa Barat.

Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan, TNI-Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 secara massal.

Rencananya vaksinasi sudah bisa dilakukan mulai tahun 2021.

• Dipanggil Lagi Polisi Soal Prostitusi, Artis FTV VS Belum Aman, Mucikari Bongkar Dapat Fee 40 Persen

• Kualitas Tak Main-Main, Polisi Dapat Bantuan 150 Prajurit Terbaik TNI Buru Kelompok Mujahid, Poso

• RESMI Menaker Umukan BLT Karyawan Swasta Cair Akhir Agustus, Jokowi Serahkan Simbolis di Tanggal Ini

• Ali Ngabalin Sorot Motif Kritik Keras Amien Rais ke Jokowi, Singgung Muncul Kebencian Luar Biasa

Ketua Pelaksana Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, mengungkapkan alasan penunjukkan TNI-Polri tersebut.

Menurutnya, selain sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga untuk mempercepat proses vaksinasi.

"TNI-Polri yang nanti jadi koordinatornya, karena ini yang kita harapkan adanya percepatan, support, dan sinkronisasi dari semua pihak," ungkapnya di acara diskusi virtual NUFF 2020, Minggu (16/8/2020).

Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut mengatakan, pemerintah memang berupaya untuk menggandeng seluruh pihak dalam merealisasikan vaksinasi covid-19 secara massal.

Sebab, jumlah penduduk Indonesia memang cukup besar.

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal, negara melakukan imunisasi atau vaksinasi berkisar 40 juta per tahunnya.

Dalam kasus pandemi covid-19 yang vaksinasinya akan dilakukan sebanyak dua kali, maka jika vaksinasi ditingkatkan menjadi 160 juta saja akan menjadi 320 juta per tahunnya.

Jumlah itu saja sudah sangatlah besar, apalagi jika sudah memperhitungkan seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, selain dikoordinasi oleh TNI-Polri, pemerintah juga menggandeng pemangku kepentingan lainnya, seperti institusi dan tenaga kesehatan.