Situs Web DPR SEMPAT DIRETAS Diubah Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat, IT DPR Turunkan Situs yang Dihack

Editor: Amalia Husnul A
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sedang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seputar areal Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2020). Sempat diretas, laman depan situs web DPR RI diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat

"Tapi enggak (melaporkan).

Ini semua tercatat oleh Kemenkeu.

Jadi, kalau ada yang menyebarkan informasi semacam itu (menjual Gedung DPR/MPR), ya Kemenkeu dan Kepolisian yang silahkan menindaklanjuti," lanjut dia.

Penelurusan Kompas.com pada salah satu situs jual beli online atau e-commerce Shopee, Selasa (7/10/2020), Gedung DPR/MPR RI diklaim dijual mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000.

Dalam keterangan penjual, Gedung Parlemen dijual beserta isinya.

Unggahan ini diketahui muncul setelah DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di parlemen, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Gedung DPR "Dijual" Di Tokopedia

Beberapa jam yang lalu media sosial Twitter juga ramai memperbincangkan mengenai e-commerce yang menjual Gedung DPR beserta isinya.

Salah satunya di Tokopedia, ada seller yang menjual Gedung DPR Seisi-isinya sebesar Rp 666.

Menanggapi hal itu External Communication Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan Tokopedia akan menindak tegas segala penyalahgunaan pada platform Tokopedia.

"Saat ini kami terus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur dan kami akan menindak tegas segala penyalahgunaan pada platform Tokopedia," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Jangan Jadi Negara Alien

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan terkait Undang-undang Cipta Kerja yang menuai banyak penolakan.

Halaman
1234

Berita Terkini